Manado, (Antara) - Puluhan buruh dari PT Sukanda Jaya dan Hotel Kawanua, Kamis, dipimpin Korwil KSBSI Sulawesi Utara, Jack Andalangi dan Ketua KSPI Sulut, Tommy Sampelan, mendatangi DPRD Manado, menyampaikan aspirasi terkait PHK dari hotel dan perusahaan tersebut.
"Kami minta DPRD memperjuangkan nasib kami, karena diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha, ada yang di-PHK tanpa pesangon," kata orator bernama Hamza, didampingi Alfrets Lasut di lobi kantor DPRD Manado.
Dia mengatakan, nasib buruh sejak dulu selalu terabaikan, dan tidak ada yang memperhatikan, sampai akhirnya banyak yang mati di negeri orang untuk mencari makan.
Sementara Ketua KSBSI Manado, Romel Sondakh, minta agar DPRD Manado yang duduk menikmati fasilitas di Tikala, harus memperhatikan nasib rakyat yang menderita.
"Jangan hanya duduk diam dan duit, kalian adalah penghianat padahal ini sudah memasuki tahun tahun politik, ingat masyarakat sudah tahu dan tidak bodoh, jangan sampai kalian tidak dipilih kembali," katanya.
Sondakh juga menyesalkan banyaknya buruh sampah yang dipecat oleh oknum-oknum, di kecamatan dan tidak diberikan apapun kompensasi sama sekali.
"Ada yang sudah bekerja sama 30 tahun, tetapi dipecat tanpa ada kompensasi, padahal buruh tidak minta banyak, tetapi hanya dijadikan diabaikan, mana komitmen pemerintah dan DPRD Manado, memberikan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat," katanya.
Dia menyesalkan surat permintaan rapat dengar pendapat yang belum mendapat kejelasan sehingga harus menunggu dan menyesalkan dewan yang tidak ada di tempat karena sedang kunker di luar Manado.
Anggota DPRD Manado, Nurasyid "Ka Tune" Abdurahman, menerima aspirasi mengatakan apa yang dilakukan oleh PT Sukanda Jaya adalah sebuah penghinaan kepada masyarakat dan pemerintah karena melakukan hal yang tidak baik.
"Saya berjanji di depan kawan-kawan demonstran akan memperjuangkan hal itu dan akan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas itu, termasuk mengundang instansi terkait sepeti dinas perindustrian dan perdagangan, dinas tenaga kerja dan perusahaan supaya jelas masalahnya dan akan diperjelas. ***
"Kami minta DPRD memperjuangkan nasib kami, karena diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha, ada yang di-PHK tanpa pesangon," kata orator bernama Hamza, didampingi Alfrets Lasut di lobi kantor DPRD Manado.
Dia mengatakan, nasib buruh sejak dulu selalu terabaikan, dan tidak ada yang memperhatikan, sampai akhirnya banyak yang mati di negeri orang untuk mencari makan.
Sementara Ketua KSBSI Manado, Romel Sondakh, minta agar DPRD Manado yang duduk menikmati fasilitas di Tikala, harus memperhatikan nasib rakyat yang menderita.
"Jangan hanya duduk diam dan duit, kalian adalah penghianat padahal ini sudah memasuki tahun tahun politik, ingat masyarakat sudah tahu dan tidak bodoh, jangan sampai kalian tidak dipilih kembali," katanya.
Sondakh juga menyesalkan banyaknya buruh sampah yang dipecat oleh oknum-oknum, di kecamatan dan tidak diberikan apapun kompensasi sama sekali.
"Ada yang sudah bekerja sama 30 tahun, tetapi dipecat tanpa ada kompensasi, padahal buruh tidak minta banyak, tetapi hanya dijadikan diabaikan, mana komitmen pemerintah dan DPRD Manado, memberikan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat," katanya.
Dia menyesalkan surat permintaan rapat dengar pendapat yang belum mendapat kejelasan sehingga harus menunggu dan menyesalkan dewan yang tidak ada di tempat karena sedang kunker di luar Manado.
Anggota DPRD Manado, Nurasyid "Ka Tune" Abdurahman, menerima aspirasi mengatakan apa yang dilakukan oleh PT Sukanda Jaya adalah sebuah penghinaan kepada masyarakat dan pemerintah karena melakukan hal yang tidak baik.
"Saya berjanji di depan kawan-kawan demonstran akan memperjuangkan hal itu dan akan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas itu, termasuk mengundang instansi terkait sepeti dinas perindustrian dan perdagangan, dinas tenaga kerja dan perusahaan supaya jelas masalahnya dan akan diperjelas. ***