Manado, 14/2 (Antaranews Sulut) - Alat Kengkapan DPRD Manado, Sulawesi Utara, dipimpin ketua Noortje Van Bone, dr. Richard Sualang melakukan konsultasi ke DPR RI untuk menegaskan tugas dan fungsi.
"Alat kelengkapan yang melakukan kunjungan kerja adalah badan anggaran dan musyawarah, yang diterima oleh pejabat di Sekretariat DPR RI sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari legislator Manado," kata Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, lewat pesan elektronik dari Jakarta, Rabu.
Van Bone mengatakan, badan anggaran mendapatkan berbagai tambahan pengetahuan mengenai tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penganggaran di DPRD termasuk dengan pemerintah.
Apalagi memasuki tahun politik, maka dalam menetapkan anggaran DPRD Manado harus melakukan berbagai konsultasi supaya tidak berdampak hukum nantinya.
"Hal-hal seperti itu yang dikonsultasikan ke Setjen DPR RI sehingga dalam melaksanakan tugas tidak lagi ragu-ragu," katanya.
Sedangkan untuk badan musyawarah, kata dia, lebih banyak mempertanyakan tentang tugas fungsi keseharian, mengingat berbagai agenda DPRD baru bisa dilaksanakan jika sudah melalui rapat Banmus, maka itulah yang banyak ditanyakan di Jakarta.
Sedangkan badan kehormatan, kata Van Bone, lebih banyak mengangkat tentang bagaimana melaksanakan tugas terkait etika para legislator dan bagaimana penindakan serta dasar-dasar hukumnya.
Konsultasi di DPR RI tersebut, kata Van Bone, dilaksanakan Rabu dan berbagai hal yang didapatkan di Jakarta akan dilaksanakan di Manado untuk memaksimalkan fungsi DPRD Manado. ***2***
(T.KR-JHB/B/S023/S023) 14-02-2018 21:08:31
"Alat kelengkapan yang melakukan kunjungan kerja adalah badan anggaran dan musyawarah, yang diterima oleh pejabat di Sekretariat DPR RI sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari legislator Manado," kata Ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, lewat pesan elektronik dari Jakarta, Rabu.
Van Bone mengatakan, badan anggaran mendapatkan berbagai tambahan pengetahuan mengenai tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penganggaran di DPRD termasuk dengan pemerintah.
Apalagi memasuki tahun politik, maka dalam menetapkan anggaran DPRD Manado harus melakukan berbagai konsultasi supaya tidak berdampak hukum nantinya.
"Hal-hal seperti itu yang dikonsultasikan ke Setjen DPR RI sehingga dalam melaksanakan tugas tidak lagi ragu-ragu," katanya.
Sedangkan untuk badan musyawarah, kata dia, lebih banyak mempertanyakan tentang tugas fungsi keseharian, mengingat berbagai agenda DPRD baru bisa dilaksanakan jika sudah melalui rapat Banmus, maka itulah yang banyak ditanyakan di Jakarta.
Sedangkan badan kehormatan, kata Van Bone, lebih banyak mengangkat tentang bagaimana melaksanakan tugas terkait etika para legislator dan bagaimana penindakan serta dasar-dasar hukumnya.
Konsultasi di DPR RI tersebut, kata Van Bone, dilaksanakan Rabu dan berbagai hal yang didapatkan di Jakarta akan dilaksanakan di Manado untuk memaksimalkan fungsi DPRD Manado. ***2***
(T.KR-JHB/B/S023/S023) 14-02-2018 21:08:31