Minahasa Utara, 13/9 (Antara Sulut) - Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan buka Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 lingkup Pemerintah setempat di Sutanraja Hotel, Rabu.
Panambunan mengatakan, dengan digelar kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2018, dapat memberikan pemahaman bagi ASN dalam menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsi.
"Kegiatan ini penting terutama dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga Bimtek jadi tolak ukur lebih baiknya pengelolaan terutama dibidang keuangan," ujar Bupati.
Dia berharap, Bimtek tersebut dapat diikuti seksama bagi setiap utusan ASN di dinas masing-masing serta membimbing dalam tugas dan tanggung jawabnya.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Minahasa Utara dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut Hengky Kwinhatmaka.
"Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan pemberian opini 2016 menjadi tolak ukur pemerintah Minahasa Utara untuk mempertahankannya.
"Ini pun tak lepas dari komitmen Bupati Minahasa Utara sehingga LKPD 2016 sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kedua kalinya. Berharap kedepan mampu dipertahankan," ujarnya.
Perlu diperhatikan kata dia, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik menyangkut kinerja maupun keuangan, faktor penunjang tata kelola keuangan.
"Faktor-faktor lingkungan pengendalian terkait sumber daya manusia yang berkomitmen, akan menjadi penilaian akan segala resiko dengan melakukan analisis terkait program masing-masing terhadap resiko serta prioritas pengendalian," ujarnya.
Dengan demikian kata dia, setelah itu dilakukan dengan baik, akan tercipta pemerintahan yang bersih juga pemerintahan yang kuat.
Panambunan mengatakan, dengan digelar kegiatan Bimtek Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2018, dapat memberikan pemahaman bagi ASN dalam menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsi.
"Kegiatan ini penting terutama dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga Bimtek jadi tolak ukur lebih baiknya pengelolaan terutama dibidang keuangan," ujar Bupati.
Dia berharap, Bimtek tersebut dapat diikuti seksama bagi setiap utusan ASN di dinas masing-masing serta membimbing dalam tugas dan tanggung jawabnya.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Minahasa Utara dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut Hengky Kwinhatmaka.
"Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan pemberian opini 2016 menjadi tolak ukur pemerintah Minahasa Utara untuk mempertahankannya.
"Ini pun tak lepas dari komitmen Bupati Minahasa Utara sehingga LKPD 2016 sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang kedua kalinya. Berharap kedepan mampu dipertahankan," ujarnya.
Perlu diperhatikan kata dia, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik menyangkut kinerja maupun keuangan, faktor penunjang tata kelola keuangan.
"Faktor-faktor lingkungan pengendalian terkait sumber daya manusia yang berkomitmen, akan menjadi penilaian akan segala resiko dengan melakukan analisis terkait program masing-masing terhadap resiko serta prioritas pengendalian," ujarnya.
Dengan demikian kata dia, setelah itu dilakukan dengan baik, akan tercipta pemerintahan yang bersih juga pemerintahan yang kuat.