Manado, (Antarasulut) - Wakil Ketua DPRD Manado, Sulawesi Utara, Richard Sualang mengatakan, usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dana Bantuan Bencana masih tertahan di Badan Musyawarah.
"Usulannya belum disepakati, padahal fraksi PDIP, PAN dan Hanura sudah setuju dengan usulan tersebut, tetapi tiga lainnya memiliki sikap berbeda," kata Sualang di Manado.
Dia mengatakan, karena belum disepakati oleh seluruh fraksi, maka akhirnya disepakati pembentukan Pansus untuk dana bantuan bencana Manado 2014, ditunda sampai rapat Banmus berikutnya.
Sualang mengatakan, desakan untuk membentuk Pansus bantuan dana bencana disampaikan ketiga fraksi, karena banyaknya protes dan keluhan masyarakat terhadap penyaluran dana bencana yang menurut warga yang berdemo tidak tepat sasaran dan diberikan bukan kepada yang berhak.
Namun, menurut Sualang, Fraksi PD, Gerindra dan Golkar punya sikap lain dan menganggap usulan tersebut belum perlu dilakukan, karena dianggap sudah berproses hukum, juga sedang diperbaiki sehingga sampai kepada yang berhak.
Sebenarnya, menurut Sualang, justru pembentukan Pansus perlu supaya ada kejelasan mengenai penyaluran dana tersebut, bukan simpang siur seperti sekarang. Jika memang ada penyimpangan akan terungkap dilakukan oleh oknum bukan pemerintah.
"Ini yang seharusnya dipikirkan untuk dilakukan, bukan menolak, supaya jika terbuka, maka nama baik pemerintah yang dianggap sengaja menyelewengkan dana bantuan banjir akan bersih dan masyarakat tidak lagi meributkan hal tersebut," katanya.
Meski begitu, Sualang mengatakan, pihaknya sabar menunggu dan berharap ada perubahan sikap dari para wakil rakyat terkait hal tersebut.
Bantuan bencana banjir Manado sebesar Rp213 miliar menjadi masalah berkepanjangan karena dalam penyaluran tahap kedua ada yang menjadi korban tidak menerima, tetapi yang bukan korban malah mendapatkan bantuan.
Bantuan bagi para korban bencana masing-masing Rp40 juta untuk rusak berat dan Rp20 juta rusak berat. Sedang yang ringan tak dapat bantuan dan yang terdaftar menerima sebanyak 2.054 rumah yang terdaftar di BPBD. ***4***
(T.KR-JHB/B/S023/S023) 06-07-2017 21:03:00
"Usulannya belum disepakati, padahal fraksi PDIP, PAN dan Hanura sudah setuju dengan usulan tersebut, tetapi tiga lainnya memiliki sikap berbeda," kata Sualang di Manado.
Dia mengatakan, karena belum disepakati oleh seluruh fraksi, maka akhirnya disepakati pembentukan Pansus untuk dana bantuan bencana Manado 2014, ditunda sampai rapat Banmus berikutnya.
Sualang mengatakan, desakan untuk membentuk Pansus bantuan dana bencana disampaikan ketiga fraksi, karena banyaknya protes dan keluhan masyarakat terhadap penyaluran dana bencana yang menurut warga yang berdemo tidak tepat sasaran dan diberikan bukan kepada yang berhak.
Namun, menurut Sualang, Fraksi PD, Gerindra dan Golkar punya sikap lain dan menganggap usulan tersebut belum perlu dilakukan, karena dianggap sudah berproses hukum, juga sedang diperbaiki sehingga sampai kepada yang berhak.
Sebenarnya, menurut Sualang, justru pembentukan Pansus perlu supaya ada kejelasan mengenai penyaluran dana tersebut, bukan simpang siur seperti sekarang. Jika memang ada penyimpangan akan terungkap dilakukan oleh oknum bukan pemerintah.
"Ini yang seharusnya dipikirkan untuk dilakukan, bukan menolak, supaya jika terbuka, maka nama baik pemerintah yang dianggap sengaja menyelewengkan dana bantuan banjir akan bersih dan masyarakat tidak lagi meributkan hal tersebut," katanya.
Meski begitu, Sualang mengatakan, pihaknya sabar menunggu dan berharap ada perubahan sikap dari para wakil rakyat terkait hal tersebut.
Bantuan bencana banjir Manado sebesar Rp213 miliar menjadi masalah berkepanjangan karena dalam penyaluran tahap kedua ada yang menjadi korban tidak menerima, tetapi yang bukan korban malah mendapatkan bantuan.
Bantuan bagi para korban bencana masing-masing Rp40 juta untuk rusak berat dan Rp20 juta rusak berat. Sedang yang ringan tak dapat bantuan dan yang terdaftar menerima sebanyak 2.054 rumah yang terdaftar di BPBD. ***4***
(T.KR-JHB/B/S023/S023) 06-07-2017 21:03:00