Manado, (Antarasulut) - Ratusan korban bencana banjir bandang Manado, Sulawesi Utara, Senin, kembali berdemo di kantor DPRD setempat selama enam jam mulai pukul 09.30 sampai 15.30 WITA untuk memprotes penyaluran bantuan.
"Warga korban banjir datang dari Kecamatan Sario, Singkil, Paal Dua dan Tikala, karena nama-nama mereka hilang dari daftar penerima," kata Ketua Komisi D DPRD Manado, Apriano Saerang di ruang rapat paripurna DPRD Manado, Senin.
Saerang yang memediasi pertemuan antara pengunjuk rasa dengan kepala BPBD Manado Max Tatahede dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Manado, mempersilahkan masyarakat menyampaikan "uneg-uneg"nya secara teratur.
Pengunjuk rasa dari Kecamatan Singkil bernama Decky Sanggor, mempertanyakan, hilangnya namanya dari daftar penerima dan meminta BPBD mempertanggungjawabkan hal tersebut bahkan minta agar mereka mundur saja jika tak bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Demikian juga pengunjuk rasa dari Kecamatan Paal Dua, Adolf Budiak mempertanyakan bagaimana janji dari BPBD dan DPRD untuk menyelesaikan keluhan mereka sebab yang terkena bencana paling parah tidak dapat, yang tidak rusak dan hanya masuk semata kaki malah dapat.
Keluhan juga disampaikan Ibu Laya, dari Singkil, yang mempertanyakan aturan apa yang dipakai BPBD sampai nama mereka yang masuk dan memiliki sertifikat resmi kepemilikan bangunan dan tanah dan rusak berat tidak dapat, malah yang hanya mengontrak dapat bantuan dana.
Anggota DPRD Jonas Makawata me minta agar bantuan untuk para korban dibagi rata saja, supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan tak ada lagi keluhan atau protes dari masyarakat.
Kepala BPBD Manado, Max Tatahede mengatakan, bantuan kepada masyarakat tetap disalurkan sesuai ketentuan. Yang memenuhi syarat tetap akan menerima sedangkan yang tidak akan dicoret.
Sedangkan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Manado, Fentje Salindeho mengatakan, penyaluran akan tetap berjalan, tetap mengacu pada aturan, jika memang nama-nama penerima tidak memenuhi syarat akan dicoret.
Sampai demo berakhir para pengunjuk rasa tetap menuntut supaya BPBD mengatur dengan adil pembagian. Bahkan ada yang mengaku sudah menyegel kantor lurah, karena marah sudah ada kelompok masyarakat penerima terbentuk namun masih menjadi masalah. ***4***
(T.KR-JHB/B/S023/S023) 05-06-2017 20:44:18