Manado, (Antarasulut) - Legislator Manado dari fraksi Hanura, daerah pemilihan Tikala-Paal Dua, Arthur Paat, meminta pemerintah kotanmembuat kotak pengaduan bantuan bencana di kantor DPRD, Polresta dan Kejaksaan Negeri Manado.
"Dengan adanya kota pengaduan maka warga yang merasa dirugikan dapat memasukan aduannya ke kotak tersebut, jika memang ada yang tidak beres bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Paat, di Manado.
Paat mengatakan, hal tersebut harus dilakukan segera, karena ternyata sampai awal Juni, masih banyak protes yang masuk ke DPRD Manado, mengenai pembagian dana banjir yang dianggap tidak adil.
Dia mengatakan, setiap hari warga dari Kecamatan Tikala, Paal Dua dan Singkil, yang paling banyak terdampak dengan bencana banjir 15 Januari 2014, datang protes dan menuntut penyaluran dana dihentikan.
"Para pengunjuk rasa bahkan berulang-ulang mengatakan, akan melakukan tindakan anarkis kalau dana bantuan banjir tahap kedua disalurkan kepada nama-nama yang sudah tertera," katanya.
Karena itu, dia minta agar dibuatkan kotak pengaduan, dan jika di kantor polisi yang ada yang mengadu, silahkan diprotes sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jumat siang, warga dari Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, datang memprotes rencana penyaluran dana bantuan bencana, ke DPRD Manado dan minta supaya ditahan dulu.
Para pendemo tersebut diterima oleh komisi D, DPRD yang menyatakan akan memberikan rekomendasi atas nama lembaga dan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan DPRD sehingga bisa dibuatkan rekomendasi terkait masalah penyaluran dana bencana.***4***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 02-06-2017 20:56:52
"Dengan adanya kota pengaduan maka warga yang merasa dirugikan dapat memasukan aduannya ke kotak tersebut, jika memang ada yang tidak beres bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Paat, di Manado.
Paat mengatakan, hal tersebut harus dilakukan segera, karena ternyata sampai awal Juni, masih banyak protes yang masuk ke DPRD Manado, mengenai pembagian dana banjir yang dianggap tidak adil.
Dia mengatakan, setiap hari warga dari Kecamatan Tikala, Paal Dua dan Singkil, yang paling banyak terdampak dengan bencana banjir 15 Januari 2014, datang protes dan menuntut penyaluran dana dihentikan.
"Para pengunjuk rasa bahkan berulang-ulang mengatakan, akan melakukan tindakan anarkis kalau dana bantuan banjir tahap kedua disalurkan kepada nama-nama yang sudah tertera," katanya.
Karena itu, dia minta agar dibuatkan kotak pengaduan, dan jika di kantor polisi yang ada yang mengadu, silahkan diprotes sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jumat siang, warga dari Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, datang memprotes rencana penyaluran dana bantuan bencana, ke DPRD Manado dan minta supaya ditahan dulu.
Para pendemo tersebut diterima oleh komisi D, DPRD yang menyatakan akan memberikan rekomendasi atas nama lembaga dan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan DPRD sehingga bisa dibuatkan rekomendasi terkait masalah penyaluran dana bencana.***4***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 02-06-2017 20:56:52