Manado, (Antarasulut) - Pimpinan DPRD Manado Richard Sualang mengingatkan pemerintah kota yang menggunakan anggaran negara, agar lebih berhati-hati supaya tidak berdampak hukum.

"Saya mengingatkan, agar pejabat yang menggunakan dana negara untuk selalu melengkapi kegiatan dengan semu yang dibutuhkan, seperti kelengkapan administrasi, bukti dokumen serta melakukan semua program dengan benar," kata Sualang, di Manado,

Sebab menurut Sualang, berdasarkan data dan informasi yang terkonfirmasi keakuratannya, ada banyak indikasi ketidakberesan yang ditemukan BPK saat melakukan pemeriksaan dan itu pasti menjadi rekomendasi.

Tetapi menurutnya, bukan saja hal tersebut yang menjadi masalah tetapi justru jika temuan pelanggaran itu akan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Manado.

"Bukan hanya itu, dikhawatirkan justru akan menjerat para pejabat ke ranah hukum jika tidak berhati-hati dan memanfaatkan anggaran negara dengan benar sesuai peruntukannya," katanya.

Sualang juga mengatakan, jika banyak temuan, maka bisa saja opini yang akan dikeluarkan oleh BPK jauh dari harapan, dari sekarang yang WTP bisa-bisa jatuh ke WDP atau adverst atau bahkan sampai ke disclaimer.

Kepala Inspektorat Manado, Hans Tinangon, mengatakan, pemeriksaan oleh BPK memang sudah selesai dan saat ini pemerintah tinggal menunggu laporan hasil pemeriksaan.

Tinangon mengatakan, pemerintah berharap kiranya LHP yang akan diterbitkan oleh BPK nanti, hasilnya baik seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan opini WTP sebab semua PD sudah berusaha melakukan sesuai aturan.

Tetapi dia mengatakan, tentu hasilnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan, jika tidak banyak temuan dan administrasi sudah baik, tentunya LHP akan bagus seperti yang diharapkan. ***2***



(T.KR-JHB/B/G004/G004) 25-05-2017 12:03:18

Pewarta : Joyce Bukarakombang
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024