Manado, (Antarasulut) - Pimpinan DPRD Manado meminta wali kota dan wakil wali kota mengevaluasi Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat terkait penyaluran dana bencana.
"Wali Kota Vicky Lumentut dan Wakil Mor Bastiaan, harus melakukannya karena sampai pekan ini masih ada warga yang datang berdemo soal penyaluran dana bantuan bencana banjir 14 Januari 2014," kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang, di Manado,, usai demo warga menuntut keadilan atas pembagian dana bencana, Rabu.
"Wali Kota Vicky Lumentut dan Wakil Mor Bastiaan, harus melakukannya karena sampai pekan ini masih ada warga yang datang berdemo soal penyaluran dana bantuan bencana banjir 14 Januari 2014," kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang, di Manado,, usai demo warga menuntut keadilan atas pembagian dana bencana, Rabu.
Dia mengatakan, penyaluran dana bencana sampai Mei 2017, benar-benar menjadi masalah serius, karena setiap pekan selalu ada warga datang berdemo ke DPRD memprotes masalah tersebut, karena jadi korban bencana tetapi tidak dapat bantuan padahal rumahnya rusak parah ketika banjir bandang menghantam Manado pada 15 Januari 2014 lalu.
Menurut Sualang, ada instrumen yang salah dalam penyaluran dana bencana sebesar Rp40 juta untuk rusak berat dan Rp20 juta untuk rusak sedang, karena setiap pekan ada protes masuk.
"Itu yang harus dicarikan jalan keluarnya, karena akibat kesalahan yang dilakukan BPBD Manado maupun fasilitator sebagai mitra yang melakukan pendataan DPRD yang setiap pekan didatangi warga korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali," katanya.
Sualang mengatakan, satu-satunya instansi yang menangani penyaluran dana bencana adalah BPBD, maka sudah seharusnya kinerja PD tersebut dievaluasi supaya tidak menjadi masalah yang terus berkepanjangan.
Sualang mengatakan khawatir, jika sampai penyaluran bantuan bencana tahap kedua ini dilakukan pada 10 Juni nanti, akan menimbulkan "chaos", karena pekan ini warga yang datang mengatakan akan mengajukan protes begitu penyaluran dilakukan.
Dia pun minta agar penyaluran dana banjir dituntaskan sampai 2017 ini, cukup jangan ada lagi yang dilakukan karena sudah tiga tahun dan tak kunjung selesai.
"Jika hal itu tak dilakukan, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi politik untuk hal tersebut, atau bahkan rekomendasi hukum, supaya masalah itu selesai dan tak lagi terulang," kata Sualang.
Pekan berjalan ini ada ratusan warga dari Kecamatan Paal Dua dan Tikala yang datang mengajukan protes terkait penyaluran bantuan, di DPRD Manado, sebab sebelumnya namanya sudah masuk dalam daftar penerima namun anehnya dalam yang baru diterbitkan, sudah hilang.
Karena itu warga datang mengajukan protes dan minta DPRD Manado memfasilitasi masalah tersebut supaya mereka mendapatkan bantuan yang sama seperti yang lainnya. ***4***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 25-05-2017 21:09:45
Menurut Sualang, ada instrumen yang salah dalam penyaluran dana bencana sebesar Rp40 juta untuk rusak berat dan Rp20 juta untuk rusak sedang, karena setiap pekan ada protes masuk.
"Itu yang harus dicarikan jalan keluarnya, karena akibat kesalahan yang dilakukan BPBD Manado maupun fasilitator sebagai mitra yang melakukan pendataan DPRD yang setiap pekan didatangi warga korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali," katanya.
Sualang mengatakan, satu-satunya instansi yang menangani penyaluran dana bencana adalah BPBD, maka sudah seharusnya kinerja PD tersebut dievaluasi supaya tidak menjadi masalah yang terus berkepanjangan.
Sualang mengatakan khawatir, jika sampai penyaluran bantuan bencana tahap kedua ini dilakukan pada 10 Juni nanti, akan menimbulkan "chaos", karena pekan ini warga yang datang mengatakan akan mengajukan protes begitu penyaluran dilakukan.
Dia pun minta agar penyaluran dana banjir dituntaskan sampai 2017 ini, cukup jangan ada lagi yang dilakukan karena sudah tiga tahun dan tak kunjung selesai.
"Jika hal itu tak dilakukan, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi politik untuk hal tersebut, atau bahkan rekomendasi hukum, supaya masalah itu selesai dan tak lagi terulang," kata Sualang.
Pekan berjalan ini ada ratusan warga dari Kecamatan Paal Dua dan Tikala yang datang mengajukan protes terkait penyaluran bantuan, di DPRD Manado, sebab sebelumnya namanya sudah masuk dalam daftar penerima namun anehnya dalam yang baru diterbitkan, sudah hilang.
Karena itu warga datang mengajukan protes dan minta DPRD Manado memfasilitasi masalah tersebut supaya mereka mendapatkan bantuan yang sama seperti yang lainnya. ***4***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 25-05-2017 21:09:45