Manado, (Antara) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendampingi tenaga perancang dan pembentuk peraturan daerah hingga ke kabupaten dan kota.
"Dari pendampingan ini diharapkan kapasitas perancang dan pembentuk peraturan daerah semakin meningkat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen pada acara peningkatan kompetensi pembentukan peraturan daerah di Manado, Selasa.
Perda yang disusun, kata dia, harus harmonis dengan produk hukum lainnya, adil, konsisten, tidak diskriminastif, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah berinisiatif membantu meningkatkan kapasitas perancang dan pembentuk produk hukum seperti perda.
Sebab, menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat itu, perda yang dibentuk harus memiliki muatan asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan dan kenusantaraan.
Perda juga harus menggambarkan Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban serta kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
"Mewujudkan harapan itu, peran tenaga perancang dan pembentuk peraturan daerah mempunyai posisi sentral. Mereka harus memiliki kompetensi yang bisa menjawab kebutuhan itu," ujarnya.
Produk perda itu, kata dia, harus sesuai dengan penjabaran undang-undang pemerintahan daerah, selaras dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya serta tidak bertentangan dengan visi dan nisi pembangunan daerah.
Acara peningkatan kompetensi pembentukan peraturan daerah juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama bidang pembentukan peraturan daerah antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut dengan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. ***2***
(T.K011/B/S023/S023) 07-03-2017 21:15:43
"Dari pendampingan ini diharapkan kapasitas perancang dan pembentuk peraturan daerah semakin meningkat," kata Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen pada acara peningkatan kompetensi pembentukan peraturan daerah di Manado, Selasa.
Perda yang disusun, kata dia, harus harmonis dengan produk hukum lainnya, adil, konsisten, tidak diskriminastif, tidak bias gender serta memperhatikan terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah berinisiatif membantu meningkatkan kapasitas perancang dan pembentuk produk hukum seperti perda.
Sebab, menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat itu, perda yang dibentuk harus memiliki muatan asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan dan kenusantaraan.
Perda juga harus menggambarkan Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban serta kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
"Mewujudkan harapan itu, peran tenaga perancang dan pembentuk peraturan daerah mempunyai posisi sentral. Mereka harus memiliki kompetensi yang bisa menjawab kebutuhan itu," ujarnya.
Produk perda itu, kata dia, harus sesuai dengan penjabaran undang-undang pemerintahan daerah, selaras dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya serta tidak bertentangan dengan visi dan nisi pembangunan daerah.
Acara peningkatan kompetensi pembentukan peraturan daerah juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama bidang pembentukan peraturan daerah antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut dengan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. ***2***
(T.K011/B/S023/S023) 07-03-2017 21:15:43