Manado, (Antarasulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado meminta pemerintah kota menunda penggusuran terhadap warga Sindulang Satu, Tuminting, menjelang bulan Ramadhan.
"Kami harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebab mereka butuh tempat menjelang bulan puasa, meskipun pemerintah bertindak atas nama penertiban untuk ruang terbuka hijau atau RTH" kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang, di Manado, Senin.
Sualang mengatakan, warga yang akan digusur tersebut mendatangi kantor DPRD dan minta perlindungan, sebab sudah menerima peringatan dari satuan polisi pamong praja tentang penggusuran tersebut, padahal hampir semuanya akan berpuasa, maka sudah sepatutnya diberikan bantuan.
Dia mengatakan, DPRD tidak akan menghalang-halangi pemerintah menegakkan aturan, tetapi yang harus diingat dan patut dipertimbangkan, jika memang mau menggusur haruslah manusiawi.
"Pemerintah harus memberikan penjelasan, akan diapakan warga Manado yang hendak digusur tersebut, apakah akan diberikan ganti rugi dalam bentuk uang ataukah diberikan lokasi untuk pindah, atau langsung ke rusunawa, jadi RTH terwujud warga tidak menderita," katanya.
Hal tersebut menurutnya harus ditegaskan, karena warga yang akan digusur resah dan hampir tak bisa melakukan aktivitas karena takut saat tidak ada di rumah lalu bangunan tempat tinggalnya dibongkar.
Untuk itu, Sualang langsung meminta kepada komisi A serta sekretariat DPRD membuat jadwal dengar pendapat dengan mengundang semua pihak terkait mulai dari lurah, camat, Satpol PP sampai ke Dinas Tata Kota dan Bagian Pemerintahan, agar masalahnya jelas dan warga tidak dirugikan.
Anggota Komisi A Bambang Hermawan pun menegaskan, tidak akan membiarkan warga sendirim dan akan memberikan pendampingan sampai seluruh masalah tersebut selesai serta ada kepastian hukum bagi mereka.
Demikian pula dengan legislator Arthur Paat, anggota komisi A, yang akan meminta pemerintah menyediakan dulu kompensasi dalam bentuk uang atau rumah tinggal layak huni atau relokasi agar warga jangan sampai tidur beratapkan langit karena digusur pemerintah.
"Memang menegakkan aturan dan menertibkan untuk jalur hijau tidak salah, tetapi sediakan dulu lahan relokasi bagi warga agar mereka tenang, apalagi akan menghadapi bulan puasa," katanya. ***2***
(T.KR-JHB/B/E005/E005) 23-05-2016 20:37:20
"Kami harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebab mereka butuh tempat menjelang bulan puasa, meskipun pemerintah bertindak atas nama penertiban untuk ruang terbuka hijau atau RTH" kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang, di Manado, Senin.
Sualang mengatakan, warga yang akan digusur tersebut mendatangi kantor DPRD dan minta perlindungan, sebab sudah menerima peringatan dari satuan polisi pamong praja tentang penggusuran tersebut, padahal hampir semuanya akan berpuasa, maka sudah sepatutnya diberikan bantuan.
Dia mengatakan, DPRD tidak akan menghalang-halangi pemerintah menegakkan aturan, tetapi yang harus diingat dan patut dipertimbangkan, jika memang mau menggusur haruslah manusiawi.
"Pemerintah harus memberikan penjelasan, akan diapakan warga Manado yang hendak digusur tersebut, apakah akan diberikan ganti rugi dalam bentuk uang ataukah diberikan lokasi untuk pindah, atau langsung ke rusunawa, jadi RTH terwujud warga tidak menderita," katanya.
Hal tersebut menurutnya harus ditegaskan, karena warga yang akan digusur resah dan hampir tak bisa melakukan aktivitas karena takut saat tidak ada di rumah lalu bangunan tempat tinggalnya dibongkar.
Untuk itu, Sualang langsung meminta kepada komisi A serta sekretariat DPRD membuat jadwal dengar pendapat dengan mengundang semua pihak terkait mulai dari lurah, camat, Satpol PP sampai ke Dinas Tata Kota dan Bagian Pemerintahan, agar masalahnya jelas dan warga tidak dirugikan.
Anggota Komisi A Bambang Hermawan pun menegaskan, tidak akan membiarkan warga sendirim dan akan memberikan pendampingan sampai seluruh masalah tersebut selesai serta ada kepastian hukum bagi mereka.
Demikian pula dengan legislator Arthur Paat, anggota komisi A, yang akan meminta pemerintah menyediakan dulu kompensasi dalam bentuk uang atau rumah tinggal layak huni atau relokasi agar warga jangan sampai tidur beratapkan langit karena digusur pemerintah.
"Memang menegakkan aturan dan menertibkan untuk jalur hijau tidak salah, tetapi sediakan dulu lahan relokasi bagi warga agar mereka tenang, apalagi akan menghadapi bulan puasa," katanya. ***2***
(T.KR-JHB/B/E005/E005) 23-05-2016 20:37:20