Manado, (Antarasulut) - Pakar ilmu politik dari Universitas Samratulangi, Dr Ferry Daud Liando, mengatakan seringnya anggota DPRD Manado, Sulawesi Utara, melakukan kunjungan kerja atau kunker keluar daerah sebagai hal yang tidak wajar.
"Apa yang mereka kerjakan kalau setiap pekan melakukan perjalanan keluar daerah, sudah tidak wajar itu," kata Liando, di Manado.
"Apa yang mereka kerjakan kalau setiap pekan melakukan perjalanan keluar daerah, sudah tidak wajar itu," kata Liando, di Manado.
Liando mengatakan, perjalanan keluar daerah dengan alasan kunker maupun studi banding, selama ini terkesan belum memberikan dampak terhadap kepentingan publik di Manado.
Karena itu dia mengatakan, perlu ada pengelolaan manajemen keuangan berbasis "outcome" di DPRD Manado, untuk mengatur hal tersebut.
"Artinya setiap uang yang keluar dari kas daerah harus punya dampak pada kepentingan publik atau masyarakat di Kota Manado," katanya.
Dia mengatakan, hal tersebut berulang terjadi di Manado, karena masyarakat yang memilih wakilnya untuk duduk di parlemen hanya karena menerima uang dari mereka.
"Padahal saat masih menjadi caleg, masyarakat sudah tahu kemampuan si calon, yang tidak bisa apa-apa, selain hanya menggerogoti anggaran-anggaran publik," katanya.
Tetapi menurutnya masyarakat tetap memilih, karena tamak dengan materi, hanya disodorkan sedikit uang langsung terpengaruh memilih calon, meskipun tidak punya kemampuan apa-apa.
Ketua DPRD Manado Nortje Henny Van Bone, mengakui perjalanan keluar daerah yang mereka lakukan semuanya diatur dalam rencana kerja (renja) dan anggarannya sudah ditata.
"Kami rasa itu masih wajar saja, karena sudah diatur dalam renja, selama tidak melanggar menurut saya masih sesuai aturan," katanya. ***2***
(T.KR-JHB/B/T007/T007) 30-10-2015 05:23:02
Karena itu dia mengatakan, perlu ada pengelolaan manajemen keuangan berbasis "outcome" di DPRD Manado, untuk mengatur hal tersebut.
"Artinya setiap uang yang keluar dari kas daerah harus punya dampak pada kepentingan publik atau masyarakat di Kota Manado," katanya.
Dia mengatakan, hal tersebut berulang terjadi di Manado, karena masyarakat yang memilih wakilnya untuk duduk di parlemen hanya karena menerima uang dari mereka.
"Padahal saat masih menjadi caleg, masyarakat sudah tahu kemampuan si calon, yang tidak bisa apa-apa, selain hanya menggerogoti anggaran-anggaran publik," katanya.
Tetapi menurutnya masyarakat tetap memilih, karena tamak dengan materi, hanya disodorkan sedikit uang langsung terpengaruh memilih calon, meskipun tidak punya kemampuan apa-apa.
Ketua DPRD Manado Nortje Henny Van Bone, mengakui perjalanan keluar daerah yang mereka lakukan semuanya diatur dalam rencana kerja (renja) dan anggarannya sudah ditata.
"Kami rasa itu masih wajar saja, karena sudah diatur dalam renja, selama tidak melanggar menurut saya masih sesuai aturan," katanya. ***2***
(T.KR-JHB/B/T007/T007) 30-10-2015 05:23:02