Jakarta, (AntaraSulut) - Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan 10.154 temuan dalam Ikhtisar Hasil Rapat Semester I (IHPS I) tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin.
Sejumlah 10.154 temuan tersebut, merupakan hasil dari pemeriksaan atas 666 objek yang terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD serta 31 objek BUMN dan badan lainnya.
"Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Kepala Biro Humas dan Kerja sama Internasional Yudi Ramadan Budiman di Jakarta.
Dalam 10.154 temuan tersebut, ada 15.434 permasalahan yang meliputi masalah ketidakpatuhan pada perundang-undangan sebanyak 51,12 persen (7.890) dan masalah kelemahan sistem pengendalian intern dengan prosentase 48,88 persen (7.544).
"Dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.609 masalah berdampak finansial senilai Rp21,62 triliun," ujar Yudi.
Dari keterangannya, Yudi mengatakan selama Semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi kepada entitas keuangan yang diperiksa oleh badan pengawas tersebut.
"Selama semester ini kita telah sampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp15,66 triliun pada entitas keuangan," ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun Antara, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPR Fahri Hamzah dan dihadiri oleh 299 anggota dewan, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan beserta jajarannya.