Manado, (Antarasulut) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Sulawesi Utara menyatakan mengawasi ketat penyaluran dana bantuan bencana sebesar Rp213 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Sebagai wakil rakyat tentu kami akan mengawasi penyaluran dana hibah tersebut, jangan sampai dimanfaatkan sebagai bahan kampanye karena sekarang sedang tahapan Pilkada," kata Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang di Manado, Selasa.

Sualang mengatakan, sebagai wakil rakyat pihaknya senang karena akhirnya janji pemerintah pusat untuk memberikan bantuan bagi rakyat Manado korban bencana 15 Januari 2014 direalisasikan, tetapi jangan sampai menjadi alat pencitraan oknum-oknum tertentu.

"Jadi DPRD akan mengawasi ketat bagaimana proses penyaluran, mulai dari proses lelang proyek sampai kepada pembangunan rumah bagi warga yang menjadi korban bencana tersebut," katanya.

Menurut Sualang, dana bantuan hibah dari BNPB tersebut memang diminta oleh pemerintah Manado, dan di Jakarta wakil rakyat asal Sulawesi Utara seperti Olly Dondokambey membantu mengingatkan BNPB akan janji bantuan kepada korban bencana Manado, selain lobi-lobi pemerintah kota.

"Hasilnya memang dana sudah dipastikan turun ke Manado, jadi harus disalurkan sesuai ketentuan, termasuk proses lelang jangan menguntungkan pihak-pihak tertentu," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado Bart Assa dalam pertemuan dengan DPRD mengatakan, sesuai dengan keputusan BNPB, Kota Manado mendapatkan alokasi jatah dana bantuan bencana dalam bentuk hibah sebesar Rp213 miliar.

"Bantuan tersebut diperuntukan bagi 2.024 rumah yang rusak akibat terjangan banjir bandang 15 Januari 2014," katanya.

Di mana menurut Assa, pembagiannya rumah rusak berat mendapatkan bantuan senilai Rp40 juta, sedangkan yang sedang sebesar Rp20 juta tiap rumah. ***2***

(T.KR-JHB/B/F003/F003) 29-09-2015 20:45:54