Manado, (ANTARA Sulut) - Ketua badan pembentuk peraturan daerah DPRD Manado, Gregorius Tonny Rawung, mengusulkan lahan 16 persen di kawasan reklamasi Pantai Manado, diperuntukan saja bagi pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Daripada terus menjadi masalah, lebih baik lahan peruntukan bagi pemerintah daerah tersebut, dibuatkan saja tenan bagi UMKM, terutama PKL supaya dapat mengembangkan usahanya lebih baik," kata Rawung di Manado.
Dia mengatakan para pengembang banyak yang tidak konsisten dengan apa yang disepakati bersama pemerintah, dimana mereka berkewajiban menyerahkan lahan 16 persen dari luasan kawasan reklamasinya, namun sehingga hingga tahun ini baru beberapa yang menyerahkan bersama dengan sertifikat, sehingga terus menjadi masalah.
Rawung mengatakan lahan 16 persen hak pemerintah di kawasan reklamasi Manado, yang diserahkan pun bukan dalam bentuk lahan yang luas dan kosong, tetapi kebanyakan justru menyerahkan dalam bentuk jalan.
Karena itu, dia mengatakan karena hanya diserahkan dalam bentuk jalan, sebaiknya diberikan saja kepada para PKL, supaya pemerintah tidak kesulitan mencari lahan bagi para pedagang tersebut.
Apalagi menurut Rawung lahan yang disediakan bagi para PKL selalu menjadi masalah sehingga lama kelamaan menimbulkan masalah baru dan berdampak luas kemana-mana.
"Pemerintah buat tenan dengan bentuk yang sama dan ukuran maksimal dua kali dua meter di sepanjang jalan yang dijadikan sebagai pemberian lahan 16 persen, jadi salah satu masalah dapat terpecahkan," katanya.
Rawung mengatakan, hingga tahun ini lahan persen belum semuanya diserahkan kepada pemerintah, bahkan ada yang luasan reklamasi yang sudah bertambah dari ukuran semula tetapi belum ada penyerahan kepada pemerintah.
Karena itu dia mengatakan, pemerintah harus segera melakukan langkah untuk menyelesaikan penyelesaian lahan 16 persen, supaya tidak lagi menjadi temuan dan masalah di kemudian hari. ***3***
"Daripada terus menjadi masalah, lebih baik lahan peruntukan bagi pemerintah daerah tersebut, dibuatkan saja tenan bagi UMKM, terutama PKL supaya dapat mengembangkan usahanya lebih baik," kata Rawung di Manado.
Dia mengatakan para pengembang banyak yang tidak konsisten dengan apa yang disepakati bersama pemerintah, dimana mereka berkewajiban menyerahkan lahan 16 persen dari luasan kawasan reklamasinya, namun sehingga hingga tahun ini baru beberapa yang menyerahkan bersama dengan sertifikat, sehingga terus menjadi masalah.
Rawung mengatakan lahan 16 persen hak pemerintah di kawasan reklamasi Manado, yang diserahkan pun bukan dalam bentuk lahan yang luas dan kosong, tetapi kebanyakan justru menyerahkan dalam bentuk jalan.
Karena itu, dia mengatakan karena hanya diserahkan dalam bentuk jalan, sebaiknya diberikan saja kepada para PKL, supaya pemerintah tidak kesulitan mencari lahan bagi para pedagang tersebut.
Apalagi menurut Rawung lahan yang disediakan bagi para PKL selalu menjadi masalah sehingga lama kelamaan menimbulkan masalah baru dan berdampak luas kemana-mana.
"Pemerintah buat tenan dengan bentuk yang sama dan ukuran maksimal dua kali dua meter di sepanjang jalan yang dijadikan sebagai pemberian lahan 16 persen, jadi salah satu masalah dapat terpecahkan," katanya.
Rawung mengatakan, hingga tahun ini lahan persen belum semuanya diserahkan kepada pemerintah, bahkan ada yang luasan reklamasi yang sudah bertambah dari ukuran semula tetapi belum ada penyerahan kepada pemerintah.
Karena itu dia mengatakan, pemerintah harus segera melakukan langkah untuk menyelesaikan penyelesaian lahan 16 persen, supaya tidak lagi menjadi temuan dan masalah di kemudian hari. ***3***