Manado (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) Robert Sianipar mengatakan OJK telah mencanangkan gerakan nasional cerdas keuangan (Gencarkan), guna memastikan warga paham layanan keuangan di daerah tersebut.
"Meskipun kita telah mencapai banyak hal, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak ruang untuk dikembangkan, khususnya, dalam hal literasi dan inklusi keuangan," kata Robert, di Manado, Kamis.
Dia mengatakan masih ada jarak yang perlu diatasi untuk memastikan lebih banyak masyarakat memahami dan mengakses layanan keuangan.
Literasi keuangan bukan hanya sekadar kemampuan untuk memahami produk keuangan, tetapi juga kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Ini adalah dasar dari masyarakat yang cerdas dan mandiri secara finansial.
"Dalam konteks ini, kita juga perlu menyoroti aktivitas keuangan ilegal yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan literasi keuangan yang baik adalah benteng pertama dalam melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan praktik keuangan ilegal.
"Dengan literasi yang lebih baik, kita dapat melindungi masyarakat dari risiko yang tidak perlu, dan mendorong mereka untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang aman dan terpercaya," katanya.
Tentu saja, amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi landasan bagi kita semua dalam mengembangkan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Melalui UU ini, kita diamanatkan untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri, sehingga setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari kemajuan sektor keuangan," jelasnya.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan yang masif dan merata, OJK menginisiasi adanya kolaborasi dan sinergi kegiatan literasi dan inklusi keuangan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait melalui pencanangan Gencarkan pada momentum Hari Indonesia Menabung yang akan menjadi program nasional di bawah koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Gerakan nasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.
"Kami berharap bahwa hasil dari kegiatan literasi dan inklusi keuangan ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif kepada masyarakat kita. Marilah kita bersama-sama menggencarkan masyarakat kita, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya terakses secara finansial, tetapi juga cerdas dalam mengelola keuangan mereka," jelasnya.
"Meskipun kita telah mencapai banyak hal, kita juga harus menyadari bahwa masih banyak ruang untuk dikembangkan, khususnya, dalam hal literasi dan inklusi keuangan," kata Robert, di Manado, Kamis.
Dia mengatakan masih ada jarak yang perlu diatasi untuk memastikan lebih banyak masyarakat memahami dan mengakses layanan keuangan.
Literasi keuangan bukan hanya sekadar kemampuan untuk memahami produk keuangan, tetapi juga kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Ini adalah dasar dari masyarakat yang cerdas dan mandiri secara finansial.
"Dalam konteks ini, kita juga perlu menyoroti aktivitas keuangan ilegal yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan literasi keuangan yang baik adalah benteng pertama dalam melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan praktik keuangan ilegal.
"Dengan literasi yang lebih baik, kita dapat melindungi masyarakat dari risiko yang tidak perlu, dan mendorong mereka untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang aman dan terpercaya," katanya.
Tentu saja, amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi landasan bagi kita semua dalam mengembangkan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Melalui UU ini, kita diamanatkan untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri, sehingga setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari kemajuan sektor keuangan," jelasnya.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, dan dalam rangka mendukung pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan yang masif dan merata, OJK menginisiasi adanya kolaborasi dan sinergi kegiatan literasi dan inklusi keuangan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait melalui pencanangan Gencarkan pada momentum Hari Indonesia Menabung yang akan menjadi program nasional di bawah koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Gerakan nasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial.
"Kami berharap bahwa hasil dari kegiatan literasi dan inklusi keuangan ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif kepada masyarakat kita. Marilah kita bersama-sama menggencarkan masyarakat kita, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya terakses secara finansial, tetapi juga cerdas dalam mengelola keuangan mereka," jelasnya.