Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara memperkuat peran para pihak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
"Kami melaksanakan mini lokakarya, dan ini dapat menjadi forum strategis bagi setiap pemangku kepentingan di kecamatan untuk memastikan semua sasaran keluarga berisiko stunting terdata," kata Ketua Tim Kerja Hub Antar Lembaga, Kemitraan dan BOKB, Maurend Jully Lesar di Bolaang Mongondow, Kamis.
Memastikan pendataan tersebut mencakup keluarga berisiko stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, pasca bersalin, bayi di bawah dua tahun (baduta) dan balita.
BKKBN juga ingin memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan serta memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan, baik di aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPBMG), aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) serta Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
Dia menjelaskan mini lokakarya kecamatan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penurunan stunting, dimana pertemuan di kecamatan diinisiasi dan dipimpin oleh camat.
"Pertemuan tersebut dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil pendampingan keluarga di tingkat kecamatan," ujarnya.
Tujuannya, kata dia, agar terwujud tiga standar, yakni adanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlatih, tersedianya alat ukur/aplikasi pengukuran sasaran stunting, tersedia dan terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan stunting, dan terwujudnya empat 'PASTI'.
Direktorat Lini Lapangan BKKBN RI melakukan monitoring pelaksanaan mini lokakarya di empat kecamatan yang ada di Bolaang Mongondow Selatan, mencakup Kecamatan Bolang Uki, Pinolosian, Helumo, dan Kecamatan Tomini.
Para pihak terkait dalam penanganan stunting yang mengikuti mini lokakarya tersebut, yaitu kepala kecamatan, kepala puskesmas, tenaga gizi, dokter, bidan, TP-PKK kecamatan, penyuluh KB, PLKB, ASN, dan non-ASN.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting di daerah itu naik menjadi 33 persen dibanding tahun 2022 (data SSGI) sebesar 27,9 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN Sulut perkuat peran para pihak di Bolsel turunkan stunting
"Kami melaksanakan mini lokakarya, dan ini dapat menjadi forum strategis bagi setiap pemangku kepentingan di kecamatan untuk memastikan semua sasaran keluarga berisiko stunting terdata," kata Ketua Tim Kerja Hub Antar Lembaga, Kemitraan dan BOKB, Maurend Jully Lesar di Bolaang Mongondow, Kamis.
Memastikan pendataan tersebut mencakup keluarga berisiko stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, pasca bersalin, bayi di bawah dua tahun (baduta) dan balita.
BKKBN juga ingin memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan serta memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan terlaporkan, baik di aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPBMG), aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil) serta Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
Dia menjelaskan mini lokakarya kecamatan tersebut difokuskan pada upaya percepatan penurunan stunting, dimana pertemuan di kecamatan diinisiasi dan dipimpin oleh camat.
"Pertemuan tersebut dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil pendampingan keluarga di tingkat kecamatan," ujarnya.
Tujuannya, kata dia, agar terwujud tiga standar, yakni adanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlatih, tersedianya alat ukur/aplikasi pengukuran sasaran stunting, tersedia dan terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan stunting, dan terwujudnya empat 'PASTI'.
Direktorat Lini Lapangan BKKBN RI melakukan monitoring pelaksanaan mini lokakarya di empat kecamatan yang ada di Bolaang Mongondow Selatan, mencakup Kecamatan Bolang Uki, Pinolosian, Helumo, dan Kecamatan Tomini.
Para pihak terkait dalam penanganan stunting yang mengikuti mini lokakarya tersebut, yaitu kepala kecamatan, kepala puskesmas, tenaga gizi, dokter, bidan, TP-PKK kecamatan, penyuluh KB, PLKB, ASN, dan non-ASN.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting di daerah itu naik menjadi 33 persen dibanding tahun 2022 (data SSGI) sebesar 27,9 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN Sulut perkuat peran para pihak di Bolsel turunkan stunting