SITARO (1/4) AntaraSulut - Ketua Partai Golkar Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Piet Hein Kuera meminta Juddy Saerang menghentikan manuver dan omongannya untuk menggelar Musda (Musyawarah Daerah Partai Golkar Sitaro.
"Klaim mengambil alih kepengurusan Golkar Sitaro oleh Juddy tidak ada dasar hukumnya, jadi berhentilah bermanuver ke sana kemari koar-koar mau Musda. Hanya membuat malu diri sendiri," kata Kuera.
Kuera menegaskan, dari awal sudah berkeyakinan bahwa klaim sebagai Plt yang digembar-gembor Saerang di sejumlah media satu saat akan menjadi pukulan telak dan mempermalukan Saerang sendiri.
Alasan pertama, menurut mantan Wakil Bupati Sitaro ini, manuver Saerang dilakukan saat proses hukum masih berjalan. Kedua, Saerang meskipun pernah menjadi Sekretaris Golkar Sitaro tapi tidak memiliki basis dukungan jelas di internal apalagi basis massa.
"Kalau memang putusan pengadilan tata usaha negara menyatakan pengesahan hasil Munas Ancol tidak sah, berarti selesailah segala cerita Plt, selesailah cerita Musda yang dia (Juddy) ober di media," kata Kuera.
Kuera mengaku baru mengetahui kabar tentang putusan sela PTUN Jakarta yang menyatakan keputusan Menkumham terhadap Munas Ancol dinyatkan tidak sah.
"Klaim mengambil alih kepengurusan Golkar Sitaro oleh Juddy tidak ada dasar hukumnya, jadi berhentilah bermanuver ke sana kemari koar-koar mau Musda. Hanya membuat malu diri sendiri," kata Kuera.
Kuera menegaskan, dari awal sudah berkeyakinan bahwa klaim sebagai Plt yang digembar-gembor Saerang di sejumlah media satu saat akan menjadi pukulan telak dan mempermalukan Saerang sendiri.
Alasan pertama, menurut mantan Wakil Bupati Sitaro ini, manuver Saerang dilakukan saat proses hukum masih berjalan. Kedua, Saerang meskipun pernah menjadi Sekretaris Golkar Sitaro tapi tidak memiliki basis dukungan jelas di internal apalagi basis massa.
"Kalau memang putusan pengadilan tata usaha negara menyatakan pengesahan hasil Munas Ancol tidak sah, berarti selesailah segala cerita Plt, selesailah cerita Musda yang dia (Juddy) ober di media," kata Kuera.
Kuera mengaku baru mengetahui kabar tentang putusan sela PTUN Jakarta yang menyatakan keputusan Menkumham terhadap Munas Ancol dinyatkan tidak sah.