Manado (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara terus berupaya bersama menurunkan stunting hingga di bawah 14 persen.
"Tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada angka 26,5 persen, jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024," kata Penjabat Bupati Minahasa Tenggara, Ronald TH Sorongan di Minahasa Tenggara, Jumat.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengundang para pemangku kepentingan dalam rakor maupun rembuk stunting sebagai langkah bersama.
"Rembuk stunting ini merupakan bagian dari delapan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting," kata Ronald.
Aksi integrasi tersebut dimulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.
Rembuk stunting ini memiliki tujuan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi.
"Upaya ini sebagai wujud komitmen bersama antarsemua pihak. Komitmen bersama ini dilakukan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini," kata Ronald menambahkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju, merekomendasikan beberapa hal dalam penurunan upaya bersama menurunkan stunting di daerah tersebut.
"Memaksimalkan fungsi tim pendamping keluarga dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data keluarga risiko stunting verifikasi validasi PK23 dan E-PPGBM. Jumlah tim pendamping keluarga di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 sebanyak 423 orang," ujarnya.
Selanjutnya, data keluarga risiko stunting verifikasi validasi PK23 dan E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di kabupaten.
Pemkab lanjut Diano, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.
"Tahun 2022 angka prevalensi stunting Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada angka 26,5 persen, jauh di bawah target pencapaian nasional yaitu di bawah 14 persen di tahun 2024," kata Penjabat Bupati Minahasa Tenggara, Ronald TH Sorongan di Minahasa Tenggara, Jumat.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengundang para pemangku kepentingan dalam rakor maupun rembuk stunting sebagai langkah bersama.
"Rembuk stunting ini merupakan bagian dari delapan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting," kata Ronald.
Aksi integrasi tersebut dimulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan program, penguatan regulasi, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) penguatan manajemen sampai review kinerja tahunan percepatan penurunan stunting.
Rembuk stunting ini memiliki tujuan mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi.
"Upaya ini sebagai wujud komitmen bersama antarsemua pihak. Komitmen bersama ini dilakukan dalam bentuk penandatanganan komitmen bersama penanggulangan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 ini," kata Ronald menambahkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju, merekomendasikan beberapa hal dalam penurunan upaya bersama menurunkan stunting di daerah tersebut.
"Memaksimalkan fungsi tim pendamping keluarga dalam mendampingi sasaran sasaran intervensi sesuai data keluarga risiko stunting verifikasi validasi PK23 dan E-PPGBM. Jumlah tim pendamping keluarga di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 sebanyak 423 orang," ujarnya.
Selanjutnya, data keluarga risiko stunting verifikasi validasi PK23 dan E-PPGBM perlu dijadikan data basis dalam penentuan sasaran intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di kabupaten.
Pemkab lanjut Diano, mendorong agar semua pihak terlibat dalam akselerasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan memaksimalkan capaian pengukuran balita minimal 95 persen dari total balita yang ada.