Manado (ANTARA) - Koordinator Manager Program Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Sulawesi Utara Danny Lalamentik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan beberapa inovasi untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
"Ada yang namanya program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting," kata Lalamentik di Manado, Kamis.
Inovasi lainnya, memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrem yang beririsan dengan kasus stunting.
Dia juga berharap hasil rencana tindak lanjut audit kasus stunting terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arvan Ohy mengatakan sebesar 80 persen dari 161 balita stunting berada dalam kondisi sehat dan aktif.
Dari data keluarga risiko stunting verifikasi validasi dan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kata dia,
penting dijadikan basis data penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
"Dalam pelaksanaan intervensi perlu memaksimalkan peran tim pendamping keluarga," ujarnya.
Dia juga berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.
"Penting juga mendorong semua pihak terutama yang termasuk dalam TPPS kabupaten dalam akselerasi pencegahan dan penurunan stunting di mana dalam waktu dekat akan ada penilaian delapan aksi konvergensi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju berharap penurunan stunting menurut e-PPGBM yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolaang Mongondow Selatan.
Sebagaimana data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 27,9 persen.
"Ada yang namanya program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang serupa dengan Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS untuk membantu keluarga dengan kasus stunting," kata Lalamentik di Manado, Kamis.
Inovasi lainnya, memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta bantuan rumah atau tanah bagi keluarga miskin ekstrem yang beririsan dengan kasus stunting.
Dia juga berharap hasil rencana tindak lanjut audit kasus stunting terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah agar penanganan pencegahan dan penurunan stunting menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arvan Ohy mengatakan sebesar 80 persen dari 161 balita stunting berada dalam kondisi sehat dan aktif.
Dari data keluarga risiko stunting verifikasi validasi dan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kata dia,
penting dijadikan basis data penentuan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
"Dalam pelaksanaan intervensi perlu memaksimalkan peran tim pendamping keluarga," ujarnya.
Dia juga berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten perlu menyusun rencana kerja dalam memaksimalkan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.
"Penting juga mendorong semua pihak terutama yang termasuk dalam TPPS kabupaten dalam akselerasi pencegahan dan penurunan stunting di mana dalam waktu dekat akan ada penilaian delapan aksi konvergensi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju berharap penurunan stunting menurut e-PPGBM yang diikuti kenaikan persentase balita yang diukur diharapkan dapat menunjukkan tren positif pencegahan dan penurunan stunting di Bolaang Mongondow Selatan.
Sebagaimana data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 27,9 persen.