Manado (ANTARA) -
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara mengoptimalisasi peran Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
"Kami mengadakan rapat evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dari bulan Oktober 2023 sampai Januari 2024, berikutnya rencana pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting provinsi tahun ini," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju di Manado, Sabtu.
Diano mengingatkan kembali fungsi dan tugas utama Satgas PPS yaitu fungsi konsultasi, koordinasi dan penguatan penyediaan satu data stunting.
Terkait fungsi koordinasi, kata dia, satgas diharapkan memaksimalkan proses pemutakhiran surat keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai wilayah kabupaten/kota yang telah habis masa kerja.
Begitu pun dengan SK TPPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 yang saat ini masih berproses.
Penyebarluasan informasi terkait penggunaan data verifikasi dan validasi ke mitra kerja terkait tindak lanjut penanganan stunting dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024.
"Perlu juga dilakukan breakdown target perjanjian kinerja stunting tahun 2024 ke technical assistant untuk mendorong fungsi dan tugas utama Satgas PPS di wilayah kabupaten/kota, serta melaporkan setiap bulan progress output kinerja secara spesifik dan terukur," ujarnya.
Diano menjelaskan, tindak lanjut strategi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur pada Minggu kedua Maret 2024.
"Program tersebut diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja stunting tahun 2024," ujarnya.
Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting Sulut sebesar 20,5 persen. Pemprov dan para pihak berusaha menurunkan hingga di bawah 14 persen tahun ini.
Angka prevalensi tengkes tertinggi di 15 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30,0 persen, sementara terendah berada di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.