Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengupayakan angka kasus stunting pada anak di wilayahnya bisa turun menjadi di bawah 14 persen pada akhir 2024.
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 prevalensi stunting pada anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah turun menjadi 20,5 persen dari 21,6 persen pada 2021 dan ditargetkan turun sekitar tiga persen pada 2023.
"Target angka prevalensi stunting kita harus jauh di bawah rata-rata nasional (14 persen pada 2024). Di mana ada usaha di situ pasti ada jalan," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw di Manado, Senin.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam upaya mencapai target penurunan prevalensi stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.
"Saya ingatkan agar kita terus berkolaborasi dengan baik, terus berkoordinasi dengan baik, terus saling memberi umpan balik di antara, baik instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota maupun TP PKK," katanya.
"Semua upaya, ikhtiar untuk kerja-kerja kemanusiaan ini kalau tidak berkolaborasi akan susah," ia menambahkan.
Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bahu membahu untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stunting, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, menggiatkan penyuluhan mengenai pencegahan stunting, meningkatkan pelayanan kesehatan dan konsultasi gizi, memperbaiki sistem sanitasi dan penyediaan air bersih, serta melakukan pendampingan keluarga.
Wakil Gubernur mengatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota juga perlu memperhatikan pemberian honorarium bagi anggota tim pendamping keluarga dalam upaya penanggulangan stunting.
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 prevalensi stunting pada anak di Provinsi Sulawesi Utara sudah turun menjadi 20,5 persen dari 21,6 persen pada 2021 dan ditargetkan turun sekitar tiga persen pada 2023.
"Target angka prevalensi stunting kita harus jauh di bawah rata-rata nasional (14 persen pada 2024). Di mana ada usaha di situ pasti ada jalan," kata Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw di Manado, Senin.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam upaya mencapai target penurunan prevalensi stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.
"Saya ingatkan agar kita terus berkolaborasi dengan baik, terus berkoordinasi dengan baik, terus saling memberi umpan balik di antara, baik instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota maupun TP PKK," katanya.
"Semua upaya, ikhtiar untuk kerja-kerja kemanusiaan ini kalau tidak berkolaborasi akan susah," ia menambahkan.
Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bahu membahu untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stunting, termasuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, menggiatkan penyuluhan mengenai pencegahan stunting, meningkatkan pelayanan kesehatan dan konsultasi gizi, memperbaiki sistem sanitasi dan penyediaan air bersih, serta melakukan pendampingan keluarga.
Wakil Gubernur mengatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota juga perlu memperhatikan pemberian honorarium bagi anggota tim pendamping keluarga dalam upaya penanggulangan stunting.