Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara menargetkan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi' (WBK) Kementerian PAN-RB.
"Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesungguhnya bukan sekedar tentang capaian predikat WBK yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju di Manado, Rabu.
Pembangunan Zona Integritas juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perwakilan BKKBN Sulut, kata Diano, melakukan evaluasi penerapan ZI-WBK dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).
Tujuannya adalah meningkatkan komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Sulut dalam melaksanakan program pembangunan dan evaluasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
"Harapan kami bagi seluruh ASN terus bekerja dengan baik dan melakukan upaya peningkatan khususnya sesuai dengan tugas layanan masing-masing," ujarnya.
Pembangunan ZI-WBK merupakan upaya untuk pencegahan korupsi dan nepotisme, selain itu dalam pembangunan ZI-WBK tersebut, para ASN dituntut selalu berkreasi dan berinovasi.
Usai menyampaikan sambutan, Diano bersama Sekretaris Lady D Ante dan seluruh ASN melakukan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan ZI-WBK dan PMPRB di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut.
Inspektur Wilayah I BKKBN RI, Cinggih Widanarto menyampaikan hasil evaluasi penerapan ZI-WBK dan PMPRB, disarankan perlu peningkatan sistem inovasi yang mempengaruhi capaian kinerja.*
"Pembangunan Zona Integritas (ZI) sesungguhnya bukan sekedar tentang capaian predikat WBK yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju di Manado, Rabu.
Pembangunan Zona Integritas juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Perwakilan BKKBN Sulut, kata Diano, melakukan evaluasi penerapan ZI-WBK dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).
Tujuannya adalah meningkatkan komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Sulut dalam melaksanakan program pembangunan dan evaluasi zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
"Harapan kami bagi seluruh ASN terus bekerja dengan baik dan melakukan upaya peningkatan khususnya sesuai dengan tugas layanan masing-masing," ujarnya.
Pembangunan ZI-WBK merupakan upaya untuk pencegahan korupsi dan nepotisme, selain itu dalam pembangunan ZI-WBK tersebut, para ASN dituntut selalu berkreasi dan berinovasi.
Usai menyampaikan sambutan, Diano bersama Sekretaris Lady D Ante dan seluruh ASN melakukan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan ZI-WBK dan PMPRB di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut.
Inspektur Wilayah I BKKBN RI, Cinggih Widanarto menyampaikan hasil evaluasi penerapan ZI-WBK dan PMPRB, disarankan perlu peningkatan sistem inovasi yang mempengaruhi capaian kinerja.*