Manado (ANTARA) - Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara akan fokuskan unit pelaksana teknis (UPT) jajaran instansi tersebut untuk bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kepala Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, di Manado, Rabu, mengatakan pada tahun 2024, akan fokus melakukan pembinaan kepada UPT yang belum meraih WBK untuk bisa memperoleh WBK .
"Serta sejumlah UPT yang telah meraih WBK bisa mendapatkan WBBM," kata Ronald saat membuka rapat koordinasi dan refleksi akhir tahun Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut tahun 2023, di Manado.
Ia mengatakan, tahun ini Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut memperoleh penghargaan WBK dari Menkumham.
"Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras kita semua, tidak terlepas seluruh tim pembangunan zona integritas kantor wilayah, sehingga bisa memperoleh predikat WBK," katanya.
Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa predikat WBK bukanlah akhir dari segalanya.
"WBK bisa dicabut, dan saya berharap sama sekali tidak terjadi di Sulut," katanya.
Pada bagian lain, ia mengatakan bahwa evaluasi akhir tahun bukan mencari salah atau benar, bukan mencari kesalahan-kesalahan bapak dan ibu.
"Tetapi lebih untuk mencari solusi, apa yang menjadi problematika yang dihadapi kemudian kita pecahkan bersama, sehingga di tahun akan datang tidak akan terjadi lagi," katanya.
Rakor tersebut dihadiri antara lain para Pimpinan Tinggi Kemenkumham Sulut, serta kepala UPT jajaran Kemenkumham Sulut.
Kepala Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, di Manado, Rabu, mengatakan pada tahun 2024, akan fokus melakukan pembinaan kepada UPT yang belum meraih WBK untuk bisa memperoleh WBK .
"Serta sejumlah UPT yang telah meraih WBK bisa mendapatkan WBBM," kata Ronald saat membuka rapat koordinasi dan refleksi akhir tahun Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut tahun 2023, di Manado.
Ia mengatakan, tahun ini Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut memperoleh penghargaan WBK dari Menkumham.
"Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras kita semua, tidak terlepas seluruh tim pembangunan zona integritas kantor wilayah, sehingga bisa memperoleh predikat WBK," katanya.
Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa predikat WBK bukanlah akhir dari segalanya.
"WBK bisa dicabut, dan saya berharap sama sekali tidak terjadi di Sulut," katanya.
Pada bagian lain, ia mengatakan bahwa evaluasi akhir tahun bukan mencari salah atau benar, bukan mencari kesalahan-kesalahan bapak dan ibu.
"Tetapi lebih untuk mencari solusi, apa yang menjadi problematika yang dihadapi kemudian kita pecahkan bersama, sehingga di tahun akan datang tidak akan terjadi lagi," katanya.
Rakor tersebut dihadiri antara lain para Pimpinan Tinggi Kemenkumham Sulut, serta kepala UPT jajaran Kemenkumham Sulut.