Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelontorkan anggaran sebesar Rp125 miliar untuk pembiayaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD antara Pemprov, Bawaslu dan KPU Sulut untuk menjalankan pemilu yang adil, jujur dan rahasia, kata Gubernur Olly Dondokambey di Manado, Selasa.
Gubernur berharap, momentum penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pemilu dan pilkada 2024 berjalan lancar agar pesta demokrasi berjalan baik.
"Kita berharap penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik agar masyarakat Sulut dapat merasakan kehadiran penyelenggara pemilu pada pesta demokrasi tersebut," ujarnya.
Menurut Gubernur Olly, penandatangan NPHD yang disepakati tersebut bukan angka terakhir karena pada proses perjalanan pilkada masih bisa ditambahkan dalam anggaran perubahan.
"Mari kita sama-sama melaksanakan anggaran ini, sayang kalau dana ini tidak terpakai atau nanti habis digunakan pada akhir 2024 karena pemerintah juga perlu melaksanakan program dan kegiatan lain dalam melaksanakan tugas pemerintahan," ujarnya.
Pemprov bersama KPU dan Bawaslu, ajak Gubernur dapat duduk bersama apabila ada hal perlu dikoreksi terkait dengan penambahan anggaran sehingga pelaksanaan pemilu dapat menjadi kebanggaan bersama.
Anggaran yang dihibahkan pemerintah provinsi untuk KPU sebesar Rp84,5 miliar dan Bawaslu Rp42,5 miliar.
Dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD antara Pemprov, Bawaslu dan KPU Sulut untuk menjalankan pemilu yang adil, jujur dan rahasia, kata Gubernur Olly Dondokambey di Manado, Selasa.
Gubernur berharap, momentum penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab pemilu dan pilkada 2024 berjalan lancar agar pesta demokrasi berjalan baik.
"Kita berharap penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik agar masyarakat Sulut dapat merasakan kehadiran penyelenggara pemilu pada pesta demokrasi tersebut," ujarnya.
Menurut Gubernur Olly, penandatangan NPHD yang disepakati tersebut bukan angka terakhir karena pada proses perjalanan pilkada masih bisa ditambahkan dalam anggaran perubahan.
"Mari kita sama-sama melaksanakan anggaran ini, sayang kalau dana ini tidak terpakai atau nanti habis digunakan pada akhir 2024 karena pemerintah juga perlu melaksanakan program dan kegiatan lain dalam melaksanakan tugas pemerintahan," ujarnya.
Pemprov bersama KPU dan Bawaslu, ajak Gubernur dapat duduk bersama apabila ada hal perlu dikoreksi terkait dengan penambahan anggaran sehingga pelaksanaan pemilu dapat menjadi kebanggaan bersama.
Anggaran yang dihibahkan pemerintah provinsi untuk KPU sebesar Rp84,5 miliar dan Bawaslu Rp42,5 miliar.