Manado (ANTARA) -
"Paling penting, pengerjaan jembatan ini dapat mengurangi kecelakaan yang sering terjadi. Tak ada lagi penyempitan jalan, karena lebar jembatan sama dengan lebar jalan," katanya.
Hendro mengatakan, untuk menyelesaikan jembatan dengan panjang bentangan 40 meter itu, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,1 miliar.
Proyek tersebut, tambahnya, relatif tidak mengalami kendala karena lahan yang digunakan adalah milik pemerintah sehingga tanpa ada beban pembebasan lahan.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) memacu penyelesaian Jembatan Pesawangan di ruas "Manado Outer Ring Road" (MORR) II, Kota Manado, Sulawesi Utara.
"Terus kita pacu penyelesaiannya sehingga bisa diselesaikan tepat waktu dan bisa dimanfaatkan masyarakat," kata Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio MK di Manado, Senin.
Ia menjelaskan, pengerjaan ditargetkan hingga akhir Desember tahun ini karena memang dalam satu tahun anggaran.
"Terus kita pacu penyelesaiannya sehingga bisa diselesaikan tepat waktu dan bisa dimanfaatkan masyarakat," kata Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio MK di Manado, Senin.
Ia menjelaskan, pengerjaan ditargetkan hingga akhir Desember tahun ini karena memang dalam satu tahun anggaran.
Ia menyebutkan, kondisi jembatan tersebut sebelumnya tidak seimbang dan kondisi jalan empat lajur dengan median jalan di tengahnya.
"Sebelum dilebarkan, kondisi jembatan hanya dua lajur, sementara kondisi jalan empat lajur. Nah akibatnya, terjadi penyempitan atau 'bottle neck' di ruas jalan tersebut," ujar Hendro.
Hendro berharap, proyek ini menjawab kerinduan pengguna jalan yang kerap melintas di MORR II tersebut.
"Paling penting, pengerjaan jembatan ini dapat mengurangi kecelakaan yang sering terjadi. Tak ada lagi penyempitan jalan, karena lebar jembatan sama dengan lebar jalan," katanya.
Hendro mengatakan, untuk menyelesaikan jembatan dengan panjang bentangan 40 meter itu, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,1 miliar.
Proyek tersebut, tambahnya, relatif tidak mengalami kendala karena lahan yang digunakan adalah milik pemerintah sehingga tanpa ada beban pembebasan lahan.