Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Saat ini kita telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun 2022 unudited. LKPD ini nantinya diperiksa, diteliti dan nantinya diaudit oleh BPK," kata Wagub Steven di Manado, Kamis.
Menyerahkan LKPD ke BPK, menurut dia, adalah kewajiban pemerintah daerah setelah tahun anggaran berakhir.
"Kami percaya semua pemerintah kabupaten dan kota mempunyai tekad dan hasrat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Mudah-mudahan semua bisa bersinergi," ujarnya.
Dia menyebutkan, dari 16 entitas yang akan menyerahkan LKPD 'unaudited' kepada BPK Perwakilan Sulut masih ada LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang belum diserahkan.
"Kami berharap dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menyerahkan LKPD tersebut. Setelah itu BPK segera melakukan pemeriksaan detail atas LKPD yang telah diserahkan tersebut," katanya menambahkan.
Wagub juga berharap, kepala daerah dan semua aparat terus berkonsentrasi mempersiapkan seluruh prasyarat yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan LKPD nanti.
"Semoga sebelum lebaran nanti kita semua sudah mendapatkan opini dari pemeriksaan LKPD tersebut," katanya.
Pada pekan sebelumnya, BPK Perwakilan Sulut telah menerima empat LKPD tahun 2023 dari empat entitas masing-masing Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Saat ini kita telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD tahun 2022 unudited. LKPD ini nantinya diperiksa, diteliti dan nantinya diaudit oleh BPK," kata Wagub Steven di Manado, Kamis.
Menyerahkan LKPD ke BPK, menurut dia, adalah kewajiban pemerintah daerah setelah tahun anggaran berakhir.
"Kami percaya semua pemerintah kabupaten dan kota mempunyai tekad dan hasrat untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Mudah-mudahan semua bisa bersinergi," ujarnya.
Dia menyebutkan, dari 16 entitas yang akan menyerahkan LKPD 'unaudited' kepada BPK Perwakilan Sulut masih ada LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang belum diserahkan.
"Kami berharap dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menyerahkan LKPD tersebut. Setelah itu BPK segera melakukan pemeriksaan detail atas LKPD yang telah diserahkan tersebut," katanya menambahkan.
Wagub juga berharap, kepala daerah dan semua aparat terus berkonsentrasi mempersiapkan seluruh prasyarat yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan LKPD nanti.
"Semoga sebelum lebaran nanti kita semua sudah mendapatkan opini dari pemeriksaan LKPD tersebut," katanya.
Pada pekan sebelumnya, BPK Perwakilan Sulut telah menerima empat LKPD tahun 2023 dari empat entitas masing-masing Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Kepulauan Talaud.