Manado, (ANTARA Sulut) - DPRD Manado usulkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bekerja sama bank menagih pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
"Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Manado harus bisa melakukan langkah inovatif dalam penagihan PBB-P2, supaya tidak menyusahkan masyarakat," kata Anggota DPRD Manado dari fraksi Partai Golkar Sonny Lela, di Manado, Sabtu.
Menurut Lela, jika bekerja sama dengan bank maka pembayaran akan lebih mudah, dan tidak menyusahkan sebab ada banyak tempat yang bisa digunakan masyarakat untuk membayar pajaknya.
Lela mengusulkan Dispenda Manado, mencoba kerjasama dengan Bank Sulut, yang merupakan milik pemerintah daerah, supaya dananya hanya akan berputar di Manado serta membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
"Kalau dengan bank sulut, maka akan lebih baik karena rekening pemerintah ada di situ, maka akan langsung bisa disetorkan masukan ke kas pemerintah, jadi dananya tidak ke mana-mana," kata Lela.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget tersebut, mengakui memang cara yang ditempuh oleh Dispenda sekarang itu baik, tetapi tidak efektif dan efisien, sebab hanya satu tempat sehingga antrean jadi sangat panjang.
Legislator Partai Demokrat Vanda Pinontoan juga mengemukakan hal yang sama, sebab menurutnya warga Manado yang berdomisili jauh dari kantor Dispenda juga pasti akan kesulitan karena harus menunggu lama-lama.
"Akan sangat merepotkan kalau hanya untuk membayar dengan nilai Rp25 ribu atau Rp100 ribu, lalu warga harus menyeberang dengan angkutan kapal laut yang notabene biaya dikeluarkan lebih besar dari pajak yang dibayarkan," katanya.
Apalagi kata Vanda para wajib pajak harus menunggu lama dalam antrean panjang, sangat menyita waktu dan tidak efisien, karena itu ia mengingatkan agar Dispenda menyediakan loket tambahan sampai ke wilayah jauh, agar betul-betul membantu masyarakat kalau perlu ke kelurahan dan kecamatan.
Target penagihan PBB-P2 untuk Manado pada tahun 2014, sebesar Rp37 miliar dan hingga September baru terealisasi sekitar 15 persen.
(guntur/@antarasulut.com)
"Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Manado harus bisa melakukan langkah inovatif dalam penagihan PBB-P2, supaya tidak menyusahkan masyarakat," kata Anggota DPRD Manado dari fraksi Partai Golkar Sonny Lela, di Manado, Sabtu.
Menurut Lela, jika bekerja sama dengan bank maka pembayaran akan lebih mudah, dan tidak menyusahkan sebab ada banyak tempat yang bisa digunakan masyarakat untuk membayar pajaknya.
Lela mengusulkan Dispenda Manado, mencoba kerjasama dengan Bank Sulut, yang merupakan milik pemerintah daerah, supaya dananya hanya akan berputar di Manado serta membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
"Kalau dengan bank sulut, maka akan lebih baik karena rekening pemerintah ada di situ, maka akan langsung bisa disetorkan masukan ke kas pemerintah, jadi dananya tidak ke mana-mana," kata Lela.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget tersebut, mengakui memang cara yang ditempuh oleh Dispenda sekarang itu baik, tetapi tidak efektif dan efisien, sebab hanya satu tempat sehingga antrean jadi sangat panjang.
Legislator Partai Demokrat Vanda Pinontoan juga mengemukakan hal yang sama, sebab menurutnya warga Manado yang berdomisili jauh dari kantor Dispenda juga pasti akan kesulitan karena harus menunggu lama-lama.
"Akan sangat merepotkan kalau hanya untuk membayar dengan nilai Rp25 ribu atau Rp100 ribu, lalu warga harus menyeberang dengan angkutan kapal laut yang notabene biaya dikeluarkan lebih besar dari pajak yang dibayarkan," katanya.
Apalagi kata Vanda para wajib pajak harus menunggu lama dalam antrean panjang, sangat menyita waktu dan tidak efisien, karena itu ia mengingatkan agar Dispenda menyediakan loket tambahan sampai ke wilayah jauh, agar betul-betul membantu masyarakat kalau perlu ke kelurahan dan kecamatan.
Target penagihan PBB-P2 untuk Manado pada tahun 2014, sebesar Rp37 miliar dan hingga September baru terealisasi sekitar 15 persen.
(guntur/@antarasulut.com)