Manado (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 'unaudited' empat entitas, Jumat.
LKPD 'unaudited' empat entitas tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
LKPD 'unaudited' disampaikan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru, Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk, Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut, dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi utara Arief Fadillah.
“Setelah penyerahan laporan keuangan ini kami mohon agar BPK bisa terus berbagi informasi serta memberikan saran dan masukan kepada kami pada saat kegiatan audit terinci," harap Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru mewakili empat pemerintah kabupaten dan kota.
Dia berharap, setelah LKPD diperiksa BPK Perwakilan Sulut, empat entitas ini dapat memperoleh opini dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Arief Fadillah memberikan apresiasi empat pemerintah kabupaten dan kota atas penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.
Hal tersebut menurut Fadillah merupakan bentuk komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Setelah diterimanya LKPD unaudited ini, BPK akan melaksanakan pemeriksaan terinci dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD unaudited ini," katanya.
Turut hadir dalam kegiatan penyerahan LKPD 'unaudited' tersebut legislatif, sekretaris daerah, inspektur daerah dari empat pemerintah kabupaten/kota dan pejabat struktural BPK serta tim pemeriksa BPK.
LKPD 'unaudited' empat entitas tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
LKPD 'unaudited' disampaikan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru, Wali Kota Tomohon Caroll J.A Senduk, Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut, dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi utara Arief Fadillah.
“Setelah penyerahan laporan keuangan ini kami mohon agar BPK bisa terus berbagi informasi serta memberikan saran dan masukan kepada kami pada saat kegiatan audit terinci," harap Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru mewakili empat pemerintah kabupaten dan kota.
Dia berharap, setelah LKPD diperiksa BPK Perwakilan Sulut, empat entitas ini dapat memperoleh opini dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara, Arief Fadillah memberikan apresiasi empat pemerintah kabupaten dan kota atas penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.
Hal tersebut menurut Fadillah merupakan bentuk komitmen kepala daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Setelah diterimanya LKPD unaudited ini, BPK akan melaksanakan pemeriksaan terinci dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat dua bulan sejak diterimanya LKPD unaudited ini," katanya.
Turut hadir dalam kegiatan penyerahan LKPD 'unaudited' tersebut legislatif, sekretaris daerah, inspektur daerah dari empat pemerintah kabupaten/kota dan pejabat struktural BPK serta tim pemeriksa BPK.