Manado (ANTARA) - Pejabat di jajaran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, di Manado, Rabu.
Kepala Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun mengatakan semoga momen penandatanganan perjanjian kinerja ini, tidak hanya dilaksanakan secara seremonial saja.
"Namun menjadi tahap dalam perencanaan yang berkolerasi terhadap pencapaian target kinerja dan pencapaian kinerja anggaran," katanya.
Dia menambahkan Perjanjian Kinerja ini berisikan target atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam fasilitatif dan teknis terkait komitmen dalam pelaksaaan kegiatan berbasis anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Dia mengharapkan seluruh jajaran Kemenkumham Sulut agar bekerja dengan optimal dan laksanakan tugas dengan berlandaskan nilai ASN BerAKHLAK dan tata nilai PASTI.
"Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara,"katanya.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini pertama dilakukan para Kepala Divisi, kemudian diikuti para Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kemenkumham Sulut..
Selain penandatanganan perjanjian kinerja, juga dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji terhadap 15 Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut oleh Kepala Kemenkumham Sulut Ronlad Lumbuun, baik secara langsung dan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Ronald Lumbuun mengatakan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
"Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas barunya dengan baik. Penting bagi saudara untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi staf di lingkungan kerja saudara," kata Ronald.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diikuti oleh 15 Pejabat Administrasi sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-02.KP.03.03 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-04.KP.03.03 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Fungsional dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun mengatakan semoga momen penandatanganan perjanjian kinerja ini, tidak hanya dilaksanakan secara seremonial saja.
"Namun menjadi tahap dalam perencanaan yang berkolerasi terhadap pencapaian target kinerja dan pencapaian kinerja anggaran," katanya.
Dia menambahkan Perjanjian Kinerja ini berisikan target atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam fasilitatif dan teknis terkait komitmen dalam pelaksaaan kegiatan berbasis anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Dia mengharapkan seluruh jajaran Kemenkumham Sulut agar bekerja dengan optimal dan laksanakan tugas dengan berlandaskan nilai ASN BerAKHLAK dan tata nilai PASTI.
"Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara,"katanya.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini pertama dilakukan para Kepala Divisi, kemudian diikuti para Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Kemenkumham Sulut..
Selain penandatanganan perjanjian kinerja, juga dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji terhadap 15 Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut oleh Kepala Kemenkumham Sulut Ronlad Lumbuun, baik secara langsung dan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Ronald Lumbuun mengatakan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
"Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugas barunya dengan baik. Penting bagi saudara untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi staf di lingkungan kerja saudara," kata Ronald.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diikuti oleh 15 Pejabat Administrasi sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-02.KP.03.03 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK-04.KP.03.03 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi dan Fungsional dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.