Sangihe, Sulut (ANTARA) - Kepala kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sangihe Christian Salilo mengatakan, tahun 2022 menerbitkan sebanyak 1.750 sertifikat tanah masyarakat di daerah kepulauan tersebut.
" Sertifikat tersebut untuk masyarakat di lima kampung," kata Christian di Tahuna, Selasa.
Lima kampung yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya disebut Prona, berada di wilayah Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yakni kampung Lehupu, Pintareng, Tumalede, Sampakang dan Dalokaweng.
"Sertifikat untuk Kampung Sampakang sebanyak 394 lembar sudah kami serahkan, sedangkan kampung lainnya segera menyusul," kata dia.
Menurut dia, PTSL ini merupakan program nasional guna membantu masyarakat dalam memperoleh dokumen kepemilikan atas lahan baik pekarangan maupun perkebunan dan diberikan secara gratis.
"Masyarakat hanya diminta untuk menyiapkan dokumen dan identitas diri serta meterai tiga lembar. Sedangkan formulir sudah disiapkan oleh petugas kantor Agraria," kata dia.
Dia mengakui untuk pengukuran tanah dalam satu kampung dibutuhkan waktu sekitar tiga minggu sehingga petugas harus menginap di kampung tersebut.
"Guna melaksanakan tugas PTSL, petugas harus menginap di kampung sehingga membawa bahan makan sebagai bekal agar tidak membebankan masyarakat setempat," kata dia
Dia berharap di tahun 2023 mendatang, Kabupaten Sangihe mendapat jatah PTSL lebih banyak dari jatah tahun 2022 ini.
"Kami berharap tahun 2023, Kabupaten Sangihe memperoleh lebih banyak jatah PTSL gratis untuk masyarakat," kata dia.
" Sertifikat tersebut untuk masyarakat di lima kampung," kata Christian di Tahuna, Selasa.
Lima kampung yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang sebelumnya disebut Prona, berada di wilayah Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yakni kampung Lehupu, Pintareng, Tumalede, Sampakang dan Dalokaweng.
"Sertifikat untuk Kampung Sampakang sebanyak 394 lembar sudah kami serahkan, sedangkan kampung lainnya segera menyusul," kata dia.
Menurut dia, PTSL ini merupakan program nasional guna membantu masyarakat dalam memperoleh dokumen kepemilikan atas lahan baik pekarangan maupun perkebunan dan diberikan secara gratis.
"Masyarakat hanya diminta untuk menyiapkan dokumen dan identitas diri serta meterai tiga lembar. Sedangkan formulir sudah disiapkan oleh petugas kantor Agraria," kata dia.
Dia mengakui untuk pengukuran tanah dalam satu kampung dibutuhkan waktu sekitar tiga minggu sehingga petugas harus menginap di kampung tersebut.
"Guna melaksanakan tugas PTSL, petugas harus menginap di kampung sehingga membawa bahan makan sebagai bekal agar tidak membebankan masyarakat setempat," kata dia
Dia berharap di tahun 2023 mendatang, Kabupaten Sangihe mendapat jatah PTSL lebih banyak dari jatah tahun 2022 ini.
"Kami berharap tahun 2023, Kabupaten Sangihe memperoleh lebih banyak jatah PTSL gratis untuk masyarakat," kata dia.