Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI yang juga Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani Indrawati berharap semakin banyak proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang berlandaskan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Ini menarik, karena sekarang ini baru ada KPBU yaitu kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk membangun rumah sakit di Aceh. Kita berharap PUPR (Kementerian PUPR) yang memiliki berbagai pembiayaan syariah bisa diakselerasikan,” kata Sri Mulyani usai rapat pleno kedua KNEKS yang dipimpin Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih banyak pembiayaan proyek yang potensial untuk mengandalkan program KPBU, termasuk KPBU syariah.
Jika skema pembiayaan melalui KPBU syariah berkembang, kata Sri Mulyani, akan meningkatkan reputasi Indonesia dalam menyusun skema pembiayaan berprinsip syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dari luar Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ini akan tingkatkan reputasi di Indonesia akan mendesain skema pembiayaan syariah namun tetap bisa menjawab masalah-masalah pembangunan,” kata Sri Mulyani.
Adapun proyek KPBU pertama yang dilakukan dengan prinsip syariah adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.
Proyek yang bernilai sekitar Rp1,5 – 2 triliun ini akan dikerjasamakan selama 15 tahun ke depan dengan menggunakan skema pengembalian Ketersediaan Layanan/Availability Payment (AP). Proyek tersebut mendapat fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dari Kementerian Keuangan melalui penugasan kepada PT PII Persero.
Selain mengenai KPBU syariah, Sri Mulyani menjelaskan KNEKS juga akan terus mempercepat berbagai program ekonomi dan keuangan syariah lainnya, antara lain seperti penciptaan kawasan industri halal di berbagai daerah, penghimpunan data ekonomi syariah, pengembangan instrumen pendanaan syariah dan juga pengembangan industri kuliner halal.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan KNEKS akan terus berupaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang menjadi pusat produsen produk halal dunia.
“Kemarin (Rapat Pleno pertama) saya memberikan arahan agar Program KNEKS dirumuskan lebih konkret, lebih terukur, agar kerja KNKES ‘netes' (menghasilkan),” kata Wapres.