Sangihe, Sulut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyeleksi calon tenaga kerja asal daerah itu yang ingin mencari nafkah ke Jepang.
"Hari ini telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Sangihe dengan Jayadi Global Eduxatuin Center (JGEC) di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Sangihe," kata Kadis Tenaga Kerja Sangihe, Dokta Pangandaheng di Tahuna, Jumat.
Menurut dia, penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan JGEC tersebut dilakukan untuk persiapan 10 orang tenaga kerja migran asal Sangihe yang akan diberangkatkan ke Jepang.
"Sebelum diberangkatkan ke Jepang, 10 orang tenaga kerja tersebut akan dilatih bahasa dan budaya Jepang oleh JGEC selama empat bulan. Sedangkan untuk pendanaan ke Jepang akan dibiayai oleh pihak BNI dan BRI," ungkap dia.
Menurut Pangandaheng, program Pemkab Sangihe bersama BP2MI ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi jumlah pencari kerja yang setiap tahun terus bertambah.
"Program ini pengiriman tenaga kerja migran ke Kepang merupakan salah satu solusi mengurangi angka pencari kerja di Sangihe," kata dia.
Tenaga kerja yang akan diberangkatkan diharapkan menjadi duta Kabupaten Sangihe serta Indonesia di Jepang sehingga kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh calon tenaga kerja.
Sehingga untuk mengurangi pengangguran, Pemkab Sangihe telah membangun kerja sama dengan BP2MI Jakarta untuk bagaimana anak-anak muda di Kabupaten Sangihe yang potensial dapat bekerja di Jepang.
Ia mengungkapkan bahwa kontrak kerja yang harus di jalani oleh tenaga kerja migran di Jepang selama lima tahun dan bisa diperpanjang.
"Kami berharap dengan perekrutan 10 orang tenaga kerja ke Jepang pada tahap satu ini, menjadi pendorong serta pembangkit semangat bagi generasi muda yang lain untuk bekerja di luar negeri," kata dia.
"Hari ini telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Sangihe dengan Jayadi Global Eduxatuin Center (JGEC) di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Sangihe," kata Kadis Tenaga Kerja Sangihe, Dokta Pangandaheng di Tahuna, Jumat.
Menurut dia, penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan JGEC tersebut dilakukan untuk persiapan 10 orang tenaga kerja migran asal Sangihe yang akan diberangkatkan ke Jepang.
"Sebelum diberangkatkan ke Jepang, 10 orang tenaga kerja tersebut akan dilatih bahasa dan budaya Jepang oleh JGEC selama empat bulan. Sedangkan untuk pendanaan ke Jepang akan dibiayai oleh pihak BNI dan BRI," ungkap dia.
Menurut Pangandaheng, program Pemkab Sangihe bersama BP2MI ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi jumlah pencari kerja yang setiap tahun terus bertambah.
"Program ini pengiriman tenaga kerja migran ke Kepang merupakan salah satu solusi mengurangi angka pencari kerja di Sangihe," kata dia.
Tenaga kerja yang akan diberangkatkan diharapkan menjadi duta Kabupaten Sangihe serta Indonesia di Jepang sehingga kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh calon tenaga kerja.
Sehingga untuk mengurangi pengangguran, Pemkab Sangihe telah membangun kerja sama dengan BP2MI Jakarta untuk bagaimana anak-anak muda di Kabupaten Sangihe yang potensial dapat bekerja di Jepang.
Ia mengungkapkan bahwa kontrak kerja yang harus di jalani oleh tenaga kerja migran di Jepang selama lima tahun dan bisa diperpanjang.
"Kami berharap dengan perekrutan 10 orang tenaga kerja ke Jepang pada tahap satu ini, menjadi pendorong serta pembangkit semangat bagi generasi muda yang lain untuk bekerja di luar negeri," kata dia.