Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano T Tandaju berharap petugas lapangan dan kader keluarga berencana membantu pemerintah menurunkan kasus kekerdilan (stunting).
"Ini tugas bersama, termasuk di dalamnya petugas lapangan dan kader KB membantu pemerintah menurunkan angka kekerdilan," sebut Diano di Manado, Jumat.
Dia optimistis, sukses daerah dalam menurunkan kasus ini akan ikut menopang upaya pemerintah menurunkan angka kekerdilan di Indonesia hingga tahun 2024 mendatang.
Presiden Jokowi, kata dia, mencanangkan target 14 persen pada tahun 2024 untuk percepatan penurunan kekerdilan di Indonesia dengan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu.
Salah satu pembaruan strategi percepatan adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga beresiko yang akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan sasaran calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin dan anak 0-59 bulan.
"Kami berharap mereka (petugas lapangan dan kader KB) lebih proaktif, terutama pada keluarga-keluarga yang berisiko alami kekerdilan," ajaknya.
Petugas lapangan dan kader KB juga berharap BKKBN melengkapi sarana pendukung tugas edukasi di lapangan termasuk pertemuan maupun penyuluhan terutama sarana video-video yang lebih menarik minat masyarakat memahami materi.
BKKBN Sulut melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari percepatan penurunan kekerdilan di Provinsi Sulut.
Kepala Perwakilan BKKBN, mengunjungi langsung rumah-rumah keluarga yang memiliki anak/balita yang bergejala kekerdilan.*
"Ini tugas bersama, termasuk di dalamnya petugas lapangan dan kader KB membantu pemerintah menurunkan angka kekerdilan," sebut Diano di Manado, Jumat.
Dia optimistis, sukses daerah dalam menurunkan kasus ini akan ikut menopang upaya pemerintah menurunkan angka kekerdilan di Indonesia hingga tahun 2024 mendatang.
Presiden Jokowi, kata dia, mencanangkan target 14 persen pada tahun 2024 untuk percepatan penurunan kekerdilan di Indonesia dengan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu.
Salah satu pembaruan strategi percepatan adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga beresiko yang akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan sasaran calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin dan anak 0-59 bulan.
"Kami berharap mereka (petugas lapangan dan kader KB) lebih proaktif, terutama pada keluarga-keluarga yang berisiko alami kekerdilan," ajaknya.
Petugas lapangan dan kader KB juga berharap BKKBN melengkapi sarana pendukung tugas edukasi di lapangan termasuk pertemuan maupun penyuluhan terutama sarana video-video yang lebih menarik minat masyarakat memahami materi.
BKKBN Sulut melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari percepatan penurunan kekerdilan di Provinsi Sulut.
Kepala Perwakilan BKKBN, mengunjungi langsung rumah-rumah keluarga yang memiliki anak/balita yang bergejala kekerdilan.*