Sangihe, Sulut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe,Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mengusulkan dana penanggulangan bencana kepada pemerintah pusat sebesar Rp17 miliar.
"Usulan dana penanggulangan bencana sebesar Rp17 miliar sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional," kata Kepala BPBD Sangihe Wandu Labesi di Tahuna, Selasa.
Dana tersebut, kata dia, untuk penanggulangan bencana terutama pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam beberapa waktu lalu.
"Intervensi pemerintah pusat melalui topangan dana ke Sangihe sangat penting dan mendasar guna menjawab kebutuhan pasca bencana yang melanda Kabupaten Sangihe,"kata dia.
Dia mengatakan, pascabencana yang terjadi, sejumlah fasilitas publik serta rumah penduduk rusak sehingga memerlukan perhatian pemerintah pusat guna memperbaikinya.
"Jika di setujui, dana tersebut akan dialokasikan ke sejumlah lokasi kecamatan yang mengalami kerusakan pasca bencana sejak tahun 2021 dan di awal tahun 2022,"kata dia.
Menurut dia, pemerintah Kabupaten Sangihe sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat terutama untuk pembangunan infrastruktur sebab Sangihe merupakan salah satu daerah rawan bencana.
"Kabupaten Sangihe merupakan salah satu daerah rawan bencana sebab hampir setiap tahun terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik dan rumah penduduk, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah pusat," kata dia
"Usulan dana penanggulangan bencana sebesar Rp17 miliar sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional," kata Kepala BPBD Sangihe Wandu Labesi di Tahuna, Selasa.
Dana tersebut, kata dia, untuk penanggulangan bencana terutama pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam beberapa waktu lalu.
"Intervensi pemerintah pusat melalui topangan dana ke Sangihe sangat penting dan mendasar guna menjawab kebutuhan pasca bencana yang melanda Kabupaten Sangihe,"kata dia.
Dia mengatakan, pascabencana yang terjadi, sejumlah fasilitas publik serta rumah penduduk rusak sehingga memerlukan perhatian pemerintah pusat guna memperbaikinya.
"Jika di setujui, dana tersebut akan dialokasikan ke sejumlah lokasi kecamatan yang mengalami kerusakan pasca bencana sejak tahun 2021 dan di awal tahun 2022,"kata dia.
Menurut dia, pemerintah Kabupaten Sangihe sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat terutama untuk pembangunan infrastruktur sebab Sangihe merupakan salah satu daerah rawan bencana.
"Kabupaten Sangihe merupakan salah satu daerah rawan bencana sebab hampir setiap tahun terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik dan rumah penduduk, sehingga memerlukan perhatian dari pemerintah pusat," kata dia