Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap RUU yang nantinya menjadi UU provinsi dapat memunculkan sinkronisasi kebijakan pemerintah.
"Kita dibangun superhub oleh pemerintah, dikasih kawasan ekonomi khusus, dikasih jalan tol, akan tetapi pelabuhan yang sudah siap tidak bisa karena regulasi Kementerian Perdagangan," kata Gubernur Olly di Manado, Rabu.
Politikus PDIP itu memberikan tanggapan atas RUU Provinsi saat Panja Komisi II DPR-RI berkunjung ke Sulut.
"Ini (infrastruktur) dibantu pemerintah, sayang. Mudah-mudahan RUU ini secepatnya dibahas," harapnya.
Gubernur Olly memberikan beberapa catatan terhadap RUU Provinsi ini, di antaranya redaksi kalimat memberikan otonomisasi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.
"Ini perlu diberikan penjelasan. Kalau sekarang sentralisasi ke pusat. Ini penting agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat," ungkapnya.
Gubernur memberikan apresiasi manakala RUU ini dibahas, karena di sisi lain Pemerintah Provinsi Sulut masih menggunakan produk undang-undang yang lahir tahun 1964, di mana di masa itu masih satu provinsi dengan Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
"Kami bersyukur bila sudah ada undang-undang sehingga sudah ada acuan. Saat ini kita sudah 15 kabupaten dan kota, dulu lima kabupaten dan kota, dasar hukumnya semakin jelas," katanya.***2***
"Kita dibangun superhub oleh pemerintah, dikasih kawasan ekonomi khusus, dikasih jalan tol, akan tetapi pelabuhan yang sudah siap tidak bisa karena regulasi Kementerian Perdagangan," kata Gubernur Olly di Manado, Rabu.
Politikus PDIP itu memberikan tanggapan atas RUU Provinsi saat Panja Komisi II DPR-RI berkunjung ke Sulut.
"Ini (infrastruktur) dibantu pemerintah, sayang. Mudah-mudahan RUU ini secepatnya dibahas," harapnya.
Gubernur Olly memberikan beberapa catatan terhadap RUU Provinsi ini, di antaranya redaksi kalimat memberikan otonomisasi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah.
"Ini perlu diberikan penjelasan. Kalau sekarang sentralisasi ke pusat. Ini penting agar tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat," ungkapnya.
Gubernur memberikan apresiasi manakala RUU ini dibahas, karena di sisi lain Pemerintah Provinsi Sulut masih menggunakan produk undang-undang yang lahir tahun 1964, di mana di masa itu masih satu provinsi dengan Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
"Kami bersyukur bila sudah ada undang-undang sehingga sudah ada acuan. Saat ini kita sudah 15 kabupaten dan kota, dulu lima kabupaten dan kota, dasar hukumnya semakin jelas," katanya.***2***