DEN paparkan komitmen RI membangun energi bersih di forum COP
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha (dua dari kanan) bersama Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Mercy Chriesty Barends (dua dari kiri), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah (kanan), dan Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK Noer Adi Wardojo di sela kegiatan COP26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi
"Komitmen RI tersebut sejalan dengan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) yaitu affordable & clean energy, climate actions, dan decent work & economic growth," katanya saat menjadi pembicara pada forum COP26 UNFCCC dengan tema "Green Economy and Infrastructure Development: A High Call For Urgency" tersebut, seperti disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Mercy Chriesty Barends, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah, dan Anggota Parlemen Denmark Ida Auken.
Satya juga menjelaskan komitmen Presiden Joko Widodo pada COP26 khususnya sektor energi, melalui pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan PLTS terbesar di Asia Tenggara, penggunaan EBT, dan pengembangan industri berbasis energi bersih termasuk pembangunan salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia yakni di Kalimantan Utara.
"Hal ini membutuhkan dukungan dan kontribusi internasional dari negara-negara maju dan Indonesia akan terus mendukung climate finance dan inovasinya serta pembiayaan hibrida, green bonds, dan green sukuk," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembiayaan iklim dengan pendanaan dari negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang dan Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat terhadap net zero emission.
Satya juga menegaskan bahwa dalam rangka penurunan emisi karbon tidak saja melalui mekanisme green economy, tetapi juga blue economy, yakni bagaimana menurunkan karbon sekaligus menyejahterakan rakyatnya.
Menurut dia, DEN memonitor pembangunan infrastruktur ekonomi hijau dengan mengawasi implementasi dari RUED sebagai turunan dari RUEN. "Untuk itu, ke depan perlu diselaraskan dengan tujuan transisi energi menuju net zero emission," pungkas Satya.
Sementara itu, Mercy Chriesty mengungkapkan langkah percepatan dalam pencapaian EBT antara lain dengan melakukan penambahan kapasitas EBT untuk memenuhi permintaan baru yang tidak hanya yang tercantum dalam RUPTL dan substitusi energi menggunakan teknologi eksisting seperti B30, co-firing, dan pemanfaatan RDF.
Sitti Rohmi menyampaikan zero waste milestone untuk NTB pada 2023 dengan pencapaian target pengurangan 30 persen dan penanganan 70 persen melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengembangan kerja sama pengelolaan sampah, penerapan extended producer responsibility (EPR), dan industrialisasi pengolahan, serta daur ulang sampah.
Sedangkan, Ida Auken menjelaskan Denmark melakukan pengembangan energi bersih untuk keberlanjutan hidup manusia dan dirinya mendorong pelaksanaan new green economy untuk mendukung pengembangan EBT di Indonesia.
Pewarta : Kelik Dewanto
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Prabowo akan luncurkan GovTech, keluarga wajib punya rekening untuk bantuan sosial
20 March 2025 7:25 WIB
Duterte tiba di Den Haag Belanda sebagai tahanan Mahkamah Pidana Internasional
13 March 2025 11:20 WIB
Luhut Pandjaitan dan Menko Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi
12 March 2025 20:37 WIB
Menkeu Sri Mulyani-Luhut Pandjaitan bahas integrasi Coretax dengan GovTech
15 January 2025 7:39 WIB, 2025
Terpopuler - Ekonomi Bisnis
Lihat Juga
BI harapkan Pemkab Sangihe optimalkan penerimaan daerah melalui kanal digital
02 February 2026 10:03 WIB
Anggota DPR nilai perampingan BUMN ciptakan efisiensi Rp50 triliun tanpa PHK
02 February 2026 6:03 WIB
Airlangga: Pesan Presiden agar SRO jaga operasional bursa di tengah transisi
01 February 2026 7:48 WIB