Manado (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengandeng enam lembaga di daerah itu untuk mencegah pelanggaran dan menyukseskan pesta demokrasi pada 2024.
"Kita telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan enam stakeholder (pemangku kepentingan/lembaga) itu," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Agam Okta Muhlia saat rapat koordinasi evaluasi nota kesepahaman 2020/2021 di Aula Bawaslu Agam, Rabu.
Ia mengatakan enam lembaga yang digandeng itu yakni, Kwarcap Gerakan Pramuka Agam dengan penandatanganan MoU pada 18 November 2019, IAIN Bukittinggi pada 4 Desember 2019, Kemenang Agam pada 26 Agustus 2020.
Setelah itu, PWI Agam pada 22 September 2021, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumbar pada 24 September 2021 dan Polres Agam.
Kerja sama Bawaslu Agam dengan Kwarcap Gerakan Pramuka berupa sosialisasi dan pembentukan Saka Adhyaksa Pemilu, sedangkan dengan IAIN Bukittinggi berupa pengabdian masyarakat, sosialisasi partisipatif dan lainnya.
Sementara kerja sama Bawaslu dengan Kemenang Agam berupa sosialisasi dengan ASN, sosialisasi dengan penyuluh, pertukaran data Pemilu dan lainnya.
Bawaslu juga kerja sama dengan PWI Agam untuk sosialisasi ke pemilih pemula saat safari jurnalistik, peningkatan sumber daya manusia, dan publikasi.
Kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumbar berupa sosialisasi ke ASN, data pemilih pemula dan pendidikan politik kepada siswa dan Kerja sama dengan Polres Agam berupa pengamanan pelaksanaan Pemilu.
"Saat ini sebagian program baru berjalan saat kondisi pandemi COVID-19," katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Agam, Elvys mengatakan rapat koordinasi evaluasi Nota Kesepahaman (MoU) itu sebagai upaya untuk mengevaluasi kerja sama yang telah dilakukan Bawaslu Agam dengan beberapa stakeholder untuk menentukan langkah kerja dan strategi yang akan dilakukan ke depan.
Kegiatan ini penting bagi Bawaslu Agam untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.
“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan aktifitas pengawasan partisipatif dalam upaya pelibatan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis," katanya.
"Kita telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan enam stakeholder (pemangku kepentingan/lembaga) itu," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Agam Okta Muhlia saat rapat koordinasi evaluasi nota kesepahaman 2020/2021 di Aula Bawaslu Agam, Rabu.
Ia mengatakan enam lembaga yang digandeng itu yakni, Kwarcap Gerakan Pramuka Agam dengan penandatanganan MoU pada 18 November 2019, IAIN Bukittinggi pada 4 Desember 2019, Kemenang Agam pada 26 Agustus 2020.
Setelah itu, PWI Agam pada 22 September 2021, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumbar pada 24 September 2021 dan Polres Agam.
Kerja sama Bawaslu Agam dengan Kwarcap Gerakan Pramuka berupa sosialisasi dan pembentukan Saka Adhyaksa Pemilu, sedangkan dengan IAIN Bukittinggi berupa pengabdian masyarakat, sosialisasi partisipatif dan lainnya.
Sementara kerja sama Bawaslu dengan Kemenang Agam berupa sosialisasi dengan ASN, sosialisasi dengan penyuluh, pertukaran data Pemilu dan lainnya.
Bawaslu juga kerja sama dengan PWI Agam untuk sosialisasi ke pemilih pemula saat safari jurnalistik, peningkatan sumber daya manusia, dan publikasi.
Kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumbar berupa sosialisasi ke ASN, data pemilih pemula dan pendidikan politik kepada siswa dan Kerja sama dengan Polres Agam berupa pengamanan pelaksanaan Pemilu.
"Saat ini sebagian program baru berjalan saat kondisi pandemi COVID-19," katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Agam, Elvys mengatakan rapat koordinasi evaluasi Nota Kesepahaman (MoU) itu sebagai upaya untuk mengevaluasi kerja sama yang telah dilakukan Bawaslu Agam dengan beberapa stakeholder untuk menentukan langkah kerja dan strategi yang akan dilakukan ke depan.
Kegiatan ini penting bagi Bawaslu Agam untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.
“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan aktifitas pengawasan partisipatif dalam upaya pelibatan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis," katanya.