Manado (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen berharap kehadiran Komite Advokasi Daerah dapat mencari solusi terhadap persoalan proses bisnis.
"Ini semua dalam rangka investasi bisnis, proses perizinan maupun kegiatan pembangunan di daerah ini," sebut Sekda Silangen saat rakor anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) terkait daftar inventaris masalah dan tindak lanjut di Manado, Rabu.
Dia mengharapkan dari banyak saran kepada pemerintah daerah, fungsi pemerintahan berjalan secara berkualitas dan berintegritas tinggi.
"Tujuannya, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulut ini," tukasnya.
Sekdaprov memberikan apresiasi kepada KPK RI, Koordinator Wilayah IV bersama tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
"Forum ini sebagai media komunikasi pemerintah daerah dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulut.
Koordinator Tim KPK Wilayah IV Andi Purwana berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling mengenal kembali karena sejak Undang-Undang KPK diubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, ada enam fungsi KPK baru.
Di KPK selain adanya pencegahan, ada juga koordinasi supervisi yang sudah jalan dari tahun 2017 khusus pencegahan korupsi di pemerintah daerah.***2***
"Ini semua dalam rangka investasi bisnis, proses perizinan maupun kegiatan pembangunan di daerah ini," sebut Sekda Silangen saat rakor anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) terkait daftar inventaris masalah dan tindak lanjut di Manado, Rabu.
Dia mengharapkan dari banyak saran kepada pemerintah daerah, fungsi pemerintahan berjalan secara berkualitas dan berintegritas tinggi.
"Tujuannya, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulut ini," tukasnya.
Sekdaprov memberikan apresiasi kepada KPK RI, Koordinator Wilayah IV bersama tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
"Forum ini sebagai media komunikasi pemerintah daerah dalam rangka bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulut.
Koordinator Tim KPK Wilayah IV Andi Purwana berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling mengenal kembali karena sejak Undang-Undang KPK diubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, ada enam fungsi KPK baru.
Di KPK selain adanya pencegahan, ada juga koordinasi supervisi yang sudah jalan dari tahun 2017 khusus pencegahan korupsi di pemerintah daerah.***2***