Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Sulawesi Utara(Sulut) fokus menanggulangi angka kemiskinan di kota pelabuhan tersebut.
"Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak untuk diselesaikan," kata Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, di Bitung, Senin.
Dia mengatakan di periode pemerintahan Maurits-Hengky katanya, telah menetapkan berbagai kebijakan yang merupakan inovasi daerah terutama menopang Program Pemerintah Provinsi yakni Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
“Kebijakan tersebut merujuk pada RPJMD Kota Bitung 2021-2026. Kebijakan yang dimaksud terdiri dari berbagai bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial serta Ketenagakerjaan dan Bidang Ekomoni,” kata Hengky.
Hengky pun menjelaskan, perkembangan kemiskinan di Kota Bitung selang lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2016 tingkat pengangguran sebesar 6,57 persen kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 6,59 persen dan 6,67 persen.
Namun di dua tahun terakhir kembali menurun yaitu tahun 2019 sebesar 6,49 persen dan tahun 2020 sebesar 6,41 persen,” katanya.
Berbagai target dan prioritas, kata dia, dilakukan pihaknya untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dgn RPJMD 2021-2026 yaitu menurunkan prosentase penduduk miskin sebesar 4,60-5,00 persen sampai pada tahun 2026.
Dan lewat rapat LP2KD, Hengky berharap ada suatu terobosan yang dihasilkan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Bitung sejalan dengan terobosan yang telah ditetapkan Maurits-Hengky.
“Saya selaku ketua tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengharapkan dapat disepakati hal-hal yang perlu di laksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung. Untuk itu kami mengharapkan peran aktif semua peserta dalam kegiatan ini,” katanya
Dirinya juga menyentil soal data kemiskinan agar benar-benar diuji kebenaranya.
Karena menurutnya, data kemiskinan sangat penting untuk menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan kedepannya.
"Data ini sangat penting bagi kita dalam rangka mempercepat proses pementasan kemiskinan serta kita terformat semua ketika diperlukan. Kami minta kepada camat dan lurah untuk melakukan pendataan kembali data orang miskin,” katanya.
"Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak untuk diselesaikan," kata Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar, di Bitung, Senin.
Dia mengatakan di periode pemerintahan Maurits-Hengky katanya, telah menetapkan berbagai kebijakan yang merupakan inovasi daerah terutama menopang Program Pemerintah Provinsi yakni Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
“Kebijakan tersebut merujuk pada RPJMD Kota Bitung 2021-2026. Kebijakan yang dimaksud terdiri dari berbagai bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial serta Ketenagakerjaan dan Bidang Ekomoni,” kata Hengky.
Hengky pun menjelaskan, perkembangan kemiskinan di Kota Bitung selang lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2016 tingkat pengangguran sebesar 6,57 persen kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 6,59 persen dan 6,67 persen.
Namun di dua tahun terakhir kembali menurun yaitu tahun 2019 sebesar 6,49 persen dan tahun 2020 sebesar 6,41 persen,” katanya.
Berbagai target dan prioritas, kata dia, dilakukan pihaknya untuk menanggulangi kemiskinan sesuai dgn RPJMD 2021-2026 yaitu menurunkan prosentase penduduk miskin sebesar 4,60-5,00 persen sampai pada tahun 2026.
Dan lewat rapat LP2KD, Hengky berharap ada suatu terobosan yang dihasilkan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Bitung sejalan dengan terobosan yang telah ditetapkan Maurits-Hengky.
“Saya selaku ketua tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mengharapkan dapat disepakati hal-hal yang perlu di laksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung. Untuk itu kami mengharapkan peran aktif semua peserta dalam kegiatan ini,” katanya
Dirinya juga menyentil soal data kemiskinan agar benar-benar diuji kebenaranya.
Karena menurutnya, data kemiskinan sangat penting untuk menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan kedepannya.
"Data ini sangat penting bagi kita dalam rangka mempercepat proses pementasan kemiskinan serta kita terformat semua ketika diperlukan. Kami minta kepada camat dan lurah untuk melakukan pendataan kembali data orang miskin,” katanya.