Minahasa Tenggara (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara, memberikan sejumlah catatan bagi Organisasi Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab.
Sejumlah catatan ini disampaikan juru bicara fraksi Artly Kontur, yang membacakan pandangan umum fraksi pada paripurna penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Jumat (3/9/2021).
"Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perkim, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mengawasi pekerjaan fisik dapat berjalan dengan baik," katanya.
Sejumlah catatan ini disampaikan juru bicara fraksi Artly Kontur, yang membacakan pandangan umum fraksi pada paripurna penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan rancangan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Jumat (3/9/2021).
"Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perkim, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mengawasi pekerjaan fisik dapat berjalan dengan baik," katanya.
Selain itu sejumlah OPD lainnya menjadi catatan fraksi penguasa di lembaga legislatif Minahasa Tenggara ini, terkait dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah di sisa tahun anggaran ini," ujarnya.
Dia juga menambahkan, masih adanya produk hukum yang mendesak dan perlu segera diselesaikan dalam rangka kepentingan umum, dan pembangunan daerah.
"Menjadi catatan kami dari fraksi agar perlu mendapatkan perhatian serius yakni Ranperda tentang RSUD Mitra Sehat, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Perda Perubahan tentang retribusi. Kami harap ini menjadi perhatian serius pihak eksekutif," tandasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos mengatakan, apa yang menjadi catatan dari pihak fraksi akan menjadi perhatian serius pihak Pemkab.
"Tentunya ini menjadi perhatian kami baik itu dalam penyelesaian proyek fisik, peningkatan pendapatan masli daerah, maupun penyelesaian produk hukum seperti peraturan daerah," ujar David.***2***
"DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah di sisa tahun anggaran ini," ujarnya.
Dia juga menambahkan, masih adanya produk hukum yang mendesak dan perlu segera diselesaikan dalam rangka kepentingan umum, dan pembangunan daerah.
"Menjadi catatan kami dari fraksi agar perlu mendapatkan perhatian serius yakni Ranperda tentang RSUD Mitra Sehat, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Perda Perubahan tentang retribusi. Kami harap ini menjadi perhatian serius pihak eksekutif," tandasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara David Lalandos mengatakan, apa yang menjadi catatan dari pihak fraksi akan menjadi perhatian serius pihak Pemkab.
"Tentunya ini menjadi perhatian kami baik itu dalam penyelesaian proyek fisik, peningkatan pendapatan masli daerah, maupun penyelesaian produk hukum seperti peraturan daerah," ujar David.***2***