Manado, (Antara News) - Kepala Balai Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo Johny Wenur mengatakan pemerintah terus memacu penyelesaian pembangunan jembatan Soekarno di Manado yang sempat tersendat sejak tujuh tahun lalu.
"Kami optimistis penyelesaian pembangunan bisa pada 2011," katanya saat dengar pendapat dengan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), di Manado, Selasa.
Pembangunan jembatan Soekarno dicanangkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003, namun hingga saat ini penyelesaiannya belum maksimal, realisasi fisik baru sekitar 60 persen.
"Padahal anggaran pembangunan hampir mencapai Rp200 miliar, dan masih akan diusulkan tambahan anggaran pada APBN perubahan 2011," katanya.
Menurut dia, sempat muncul sejumlah masalah dan halangan selama pembangunan jembatan itu, sehingga perlu waktu cukup lama untuk menyelesaikannya.
"Selain banyak halangan dalam teknis pelaksanaan pembangunan, juga anggaran yang diambil dari APBN secara "multi years" atau setiap tahun, tidak pernah cukup," katanya.
DPRD Sulut menyesalkan pembangunan jembatan Soekarno yang tidak kunjung rampung, padahal sudah tujuh tahun dikerjakan.
"Jika memang proyek pembangunan jembatan tersebut tidak tuntas pada 2011, pemerintah daerah sebaiknya memutuskan kontrak dengan pelaksana proyek," kata Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulut Sherpa Manembu.
Menurutnya, biaya yang tersedot pada pembangunan jembatan itu hampir Rp200 miliar lebih, sementara tanda-tanda penyelesaian belum juga terlihat.
"Masyarakat sudah menantikan kehadiran jembatan Soekarno untuk mendukung ketersediaan sarana transportasi yang memadai," katanya.
"Kami optimistis penyelesaian pembangunan bisa pada 2011," katanya saat dengar pendapat dengan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), di Manado, Selasa.
Pembangunan jembatan Soekarno dicanangkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003, namun hingga saat ini penyelesaiannya belum maksimal, realisasi fisik baru sekitar 60 persen.
"Padahal anggaran pembangunan hampir mencapai Rp200 miliar, dan masih akan diusulkan tambahan anggaran pada APBN perubahan 2011," katanya.
Menurut dia, sempat muncul sejumlah masalah dan halangan selama pembangunan jembatan itu, sehingga perlu waktu cukup lama untuk menyelesaikannya.
"Selain banyak halangan dalam teknis pelaksanaan pembangunan, juga anggaran yang diambil dari APBN secara "multi years" atau setiap tahun, tidak pernah cukup," katanya.
DPRD Sulut menyesalkan pembangunan jembatan Soekarno yang tidak kunjung rampung, padahal sudah tujuh tahun dikerjakan.
"Jika memang proyek pembangunan jembatan tersebut tidak tuntas pada 2011, pemerintah daerah sebaiknya memutuskan kontrak dengan pelaksana proyek," kata Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulut Sherpa Manembu.
Menurutnya, biaya yang tersedot pada pembangunan jembatan itu hampir Rp200 miliar lebih, sementara tanda-tanda penyelesaian belum juga terlihat.
"Masyarakat sudah menantikan kehadiran jembatan Soekarno untuk mendukung ketersediaan sarana transportasi yang memadai," katanya.