Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Diano Tino Tandaju mengatakan, institusinya terus mendorong peran keluarga ikut berpartisipasi mencegah stunting.
"Pembangunan suatu negara juga diawali dari pembangunan keluarga, karena keluarga merupakan subjek atau pelaku dari pembangunan," sebut Diano di Manado, Jumat.
Rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-28 Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut menggelar seminar Nasional '100 Profesor Bicara Stunting' dengan menggandeng kemitraan akademisi melalui perguruan tinggi yang melibatkan profesor sebagai pembicara secara virtual.
BKKBN mengadakan agenda prioritas pembangunan 'Nawa Cita' kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
BBKKBN, sebut dia, mengemban mandat mewujudkan agenda pembangunan nasional bidang 'Bangga Kencana' melalui koordinasi guna memanfaatkan persyaratan kependudukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
Diano menambahkan, Presiden RI memberikan amanah kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 25 Januari 2021 bersama Kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dia menyebutkan, di Indonesia prevalensi kekerdilan cukup tinggi dengan capaian 27,67 persen per tahun 2020.
Percepatan pencegahan kekerdilan di tingkat lapangan yaitu dengan melibatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki BKKBN meliputi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB), Kader Kelompok kegiatan (POKTAN), Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD sebagai ujung tombak program pembangunan.
"Kebijakan percepatan penurunan stunting, Presiden Jokowi mengamanatkan pencapaian target nasional prevalensi stunting yang harus dicapai sebesar 14 persen pada tahun 2024," ujarnya.
Kekerdilan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).**3**
"Pembangunan suatu negara juga diawali dari pembangunan keluarga, karena keluarga merupakan subjek atau pelaku dari pembangunan," sebut Diano di Manado, Jumat.
Rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-28 Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut menggelar seminar Nasional '100 Profesor Bicara Stunting' dengan menggandeng kemitraan akademisi melalui perguruan tinggi yang melibatkan profesor sebagai pembicara secara virtual.
BKKBN mengadakan agenda prioritas pembangunan 'Nawa Cita' kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
BBKKBN, sebut dia, mengemban mandat mewujudkan agenda pembangunan nasional bidang 'Bangga Kencana' melalui koordinasi guna memanfaatkan persyaratan kependudukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.
Diano menambahkan, Presiden RI memberikan amanah kepada BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 25 Januari 2021 bersama Kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dia menyebutkan, di Indonesia prevalensi kekerdilan cukup tinggi dengan capaian 27,67 persen per tahun 2020.
Percepatan pencegahan kekerdilan di tingkat lapangan yaitu dengan melibatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki BKKBN meliputi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB), Kader Kelompok kegiatan (POKTAN), Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD sebagai ujung tombak program pembangunan.
"Kebijakan percepatan penurunan stunting, Presiden Jokowi mengamanatkan pencapaian target nasional prevalensi stunting yang harus dicapai sebesar 14 persen pada tahun 2024," ujarnya.
Kekerdilan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK).**3**