Tomohon (ANTARA) - Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Caroll JA Senduk mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja daerah berdasarkan data statistik sebelum merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik, antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat," ujar Wali Kota Caroll pada 'Konsultasi Publik RPJMD' di Tomohon, Kamis.
Data statistik yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi Kota Tomohon, di antaranya persentase penduduk miskin tahun 2020 mencapai 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen (mengalami penurunan).
Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2020 naik mencapai 76,69 dari angka 76,67 di tahun 2019.
"Pencapaian berbagai keberhasilan di atas adalah berkat usaha dan upaya dari kita semua, selaku pemangku kepentingan dalam berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat Kota Tomohon," ujarnya.
Wali Kota menyebutkan, pandemi COVID-19 ini akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 8,99 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,48 persen.
"Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia khususnya Indonesia, dimana wabah COVID-19 melanda dan mengakibatkan krisis kesehatan dan berdampak pada melemahnya perekonomian," sebutnya.
Hal ini mengakibatkan rencana-rencana strategis pembangunan yang telah ditetapkan diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi COVID-19 ini.
"Dalam tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini tentu seluruh perangkat daerah harus turut berkontribusi memberikan evaluasi kinerja daerah berdasarkan data-data sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah," katanya.
Selain itu, memperhatikan berbagai keberhasilan dan penghargaan yang diterima pemerintah kota di berbagai aspek baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan, bidang perencanaan dan pelayanan publik, sekaligus pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI selama beberapa tahun berturut-turut yang menjadi bukti nyata pengelolaan keuangan dalam koridor yang benar transparan dan akuntabel.
"Ini akan menjadi dasar serta motivasi untuk perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya.
"Kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik, antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat," ujar Wali Kota Caroll pada 'Konsultasi Publik RPJMD' di Tomohon, Kamis.
Data statistik yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi Kota Tomohon, di antaranya persentase penduduk miskin tahun 2020 mencapai 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,62 persen (mengalami penurunan).
Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2020 naik mencapai 76,69 dari angka 76,67 di tahun 2019.
"Pencapaian berbagai keberhasilan di atas adalah berkat usaha dan upaya dari kita semua, selaku pemangku kepentingan dalam berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkualitas serta berdampak positif bagi masyarakat Kota Tomohon," ujarnya.
Wali Kota menyebutkan, pandemi COVID-19 ini akan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 8,99 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 7,48 persen.
"Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia khususnya Indonesia, dimana wabah COVID-19 melanda dan mengakibatkan krisis kesehatan dan berdampak pada melemahnya perekonomian," sebutnya.
Hal ini mengakibatkan rencana-rencana strategis pembangunan yang telah ditetapkan diganti dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi COVID-19 ini.
"Dalam tahapan penyusunan dokumen RPJMD ini tentu seluruh perangkat daerah harus turut berkontribusi memberikan evaluasi kinerja daerah berdasarkan data-data sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah," katanya.
Selain itu, memperhatikan berbagai keberhasilan dan penghargaan yang diterima pemerintah kota di berbagai aspek baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan, bidang perencanaan dan pelayanan publik, sekaligus pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI selama beberapa tahun berturut-turut yang menjadi bukti nyata pengelolaan keuangan dalam koridor yang benar transparan dan akuntabel.
"Ini akan menjadi dasar serta motivasi untuk perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya.