Manado (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene mengajak masyarakat sukseskan program pendataan keluarga yang akan dimulai 1 April-31 Mei 2021.
"Seluruh anggaran yang ada di provinsi, kabupaten dan kota sangat bergantung dengan data yang disodorkan pemerintah. Akan tetapi bicara data, saya harus sampaikan sampai hari ini data kita belum clear," ujarnya saat membawakan materi pada sosialisasi pendataan keluarga dan stunting di Manado, Rabu.
Komisi IX, sebut dia, bermitra dengan kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk dengan BPOM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI.
"Betapa rumitnya soal data ini, sehingga tidak usah kaget apabila bapak dan ibu masuk program tertentu, sudah diambil nama kok nda dapat bantuannya. Kembali lagi soal data, maslaah data," ujarnya.
Felly menambahkan, tahun 2021 Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional diberikan tugas cukup berat mendata seluruh masyarakat Indonesia.
"Bagaimana BKKBN mendapatkan data yang akurat, jumlah orangnya berapa, jumlah keluarganya berapa, bagaimana keberadaan mereka, perlu dukungan dari seluruh masyarakat untuk memberikan data yang valid," ujarnya.
Data yang diberikan juga ada kaitannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP, hanya saja menurut dia belum semua memiliki KTP.
Karena itu dia berharap, pemerintah kota dan kabupaten bisa memfasilitasi agar masyarakat bisa memiliki NIK/KTP sehingga pada pendataan nanti berjalan optimal.
"Seluruh anggaran yang ada di provinsi, kabupaten dan kota sangat bergantung dengan data yang disodorkan pemerintah. Akan tetapi bicara data, saya harus sampaikan sampai hari ini data kita belum clear," ujarnya saat membawakan materi pada sosialisasi pendataan keluarga dan stunting di Manado, Rabu.
Komisi IX, sebut dia, bermitra dengan kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk dengan BPOM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI.
"Betapa rumitnya soal data ini, sehingga tidak usah kaget apabila bapak dan ibu masuk program tertentu, sudah diambil nama kok nda dapat bantuannya. Kembali lagi soal data, maslaah data," ujarnya.
Felly menambahkan, tahun 2021 Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional diberikan tugas cukup berat mendata seluruh masyarakat Indonesia.
"Bagaimana BKKBN mendapatkan data yang akurat, jumlah orangnya berapa, jumlah keluarganya berapa, bagaimana keberadaan mereka, perlu dukungan dari seluruh masyarakat untuk memberikan data yang valid," ujarnya.
Data yang diberikan juga ada kaitannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP, hanya saja menurut dia belum semua memiliki KTP.
Karena itu dia berharap, pemerintah kota dan kabupaten bisa memfasilitasi agar masyarakat bisa memiliki NIK/KTP sehingga pada pendataan nanti berjalan optimal.