Sulut, Sangihe (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, mengusulkan 1.317 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat untuk tahun penerimaan 2021.
"Kami sudah mengusulkan 1.317 orang, terdiri CPNS 410 orang dan PPPK 907 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sangihe, Steven Lawendatu di Tahuna, Sabtu.
Ia mengatakan pengusulan tersebut sudah berdasarkan kajian tentang kebutuhan pegawai di sejumlah instansi yang ada di daerah itu.
"Usulan ini kami sampaikan berdasarkan kebutuhan pegawai di daerah ini sebagai daerah kepulauan yang ada di wilayah perbatasan," kata dia.
Tahapan penerimaan CPNS dan PPPK pada 2021, pihaknya masih akan menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.
"Kami tetap menunggu pemberitahuan atau informasi resmi dari pemerintah pusat apakah semua usulan dipenuhi atau tidak," ujarnya.
Jumlah formasi, kata dia, tetap akan ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pengusulan yang disampaikan sebagai gambaran kebutuhan pegawai di daerah.
"Sekalipun jumlah formasi menjadi kewenangan pemerintah pusat namun kami tetap memberikan gambaran serta data sesuai kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Sangihe sebagai daerah kepulauan yang ada di wilayah perbatasan," kata dia
"Kami sudah mengusulkan 1.317 orang, terdiri CPNS 410 orang dan PPPK 907 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sangihe, Steven Lawendatu di Tahuna, Sabtu.
Ia mengatakan pengusulan tersebut sudah berdasarkan kajian tentang kebutuhan pegawai di sejumlah instansi yang ada di daerah itu.
"Usulan ini kami sampaikan berdasarkan kebutuhan pegawai di daerah ini sebagai daerah kepulauan yang ada di wilayah perbatasan," kata dia.
Tahapan penerimaan CPNS dan PPPK pada 2021, pihaknya masih akan menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.
"Kami tetap menunggu pemberitahuan atau informasi resmi dari pemerintah pusat apakah semua usulan dipenuhi atau tidak," ujarnya.
Jumlah formasi, kata dia, tetap akan ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pengusulan yang disampaikan sebagai gambaran kebutuhan pegawai di daerah.
"Sekalipun jumlah formasi menjadi kewenangan pemerintah pusat namun kami tetap memberikan gambaran serta data sesuai kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Sangihe sebagai daerah kepulauan yang ada di wilayah perbatasan," kata dia