Manado (ANTARA) - Komisi I DPRD Manado, Senin siang, menguliti 11 Camat di Manado, terkait masalah pemotongan honor dan pengurangan THL, masalah sampah hingga masuknya dana ke rekening kecamatan tanpa kejelasan.
"Kami meminta seluruh camat menjelaskan persoalan karena banyak masalah terjadi sehingga membuat para THL datang mengeluh ke DPRD Manado," kata Ketua Komisi I DPRD Manado, Benny Parasan, di Manado.
Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan pemotongan honor THL selama beberapa bulan, dan juga belum dibayarkan, padahal dari Rp3 juta dikurangi menjadi Rp2 juta, itupun masih ditunda pembayarannya, juga ada pemberhentian THL dan diganti sepihak oleh kecamatan, apa dasar hukumnya, karena honor ditetapkan oleh Perda, bagaimana bisa digantikan oleh Perwal.
"Kami juga mempertanyakan kenapa ada penarikan mobil sampah, serta banyaknya sampah yang tak diangkut, bagaimana ini bisa terjadi, padahal kami sudah berkali-kali mengingatkan hal itu," kata Parasan.
Dia mengatakan, para camat menjawab memang memotong gaji para THL untuk digeser ke program lainnya, sesuai Perwal juga mengakui ada anggaran masuk ke rekening-rekening kecamatan sebesar Rp2 miliar, menjelang akhir tahun, namun tidak jelas untuk apa.
Yang membingungkan kata Parasan, adalah dana Silpa yang digunakan untuk membayar bantuan Lansia, padahal itu tidak boleh, jadi dia mengingatkan, akan ada dampak hukum dari masalah tersebut.
"Kami sudah mengingatkan, soal bantuan Lansia itu, bukan program prioritas, tetapi dilanggar, ini akan berdampak hukum," katanya.
Sebab itu Parasan mengingatkan agar camat segera melakukan langkah perbaikan, jangan sampai menjadi masalah baru di kemudian hari.
Sementara sejumlah THL di Kecamatan mengakui honor mereka dipotong dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti Kecamatan Sario, seorang honorer mengaku honornya dipotong Rp1,5 juta dengan alasan untuk biaya listrik, belum lagi pemotongan lainnya untuk biaya kendaraan.
Karena itu, para THL menuntut supaya honor yang tertunggak sampai Desember dibayarkan, karena mereka juga perlu makan.
"Kami meminta seluruh camat menjelaskan persoalan karena banyak masalah terjadi sehingga membuat para THL datang mengeluh ke DPRD Manado," kata Ketua Komisi I DPRD Manado, Benny Parasan, di Manado.
Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan pemotongan honor THL selama beberapa bulan, dan juga belum dibayarkan, padahal dari Rp3 juta dikurangi menjadi Rp2 juta, itupun masih ditunda pembayarannya, juga ada pemberhentian THL dan diganti sepihak oleh kecamatan, apa dasar hukumnya, karena honor ditetapkan oleh Perda, bagaimana bisa digantikan oleh Perwal.
"Kami juga mempertanyakan kenapa ada penarikan mobil sampah, serta banyaknya sampah yang tak diangkut, bagaimana ini bisa terjadi, padahal kami sudah berkali-kali mengingatkan hal itu," kata Parasan.
Dia mengatakan, para camat menjawab memang memotong gaji para THL untuk digeser ke program lainnya, sesuai Perwal juga mengakui ada anggaran masuk ke rekening-rekening kecamatan sebesar Rp2 miliar, menjelang akhir tahun, namun tidak jelas untuk apa.
Yang membingungkan kata Parasan, adalah dana Silpa yang digunakan untuk membayar bantuan Lansia, padahal itu tidak boleh, jadi dia mengingatkan, akan ada dampak hukum dari masalah tersebut.
"Kami sudah mengingatkan, soal bantuan Lansia itu, bukan program prioritas, tetapi dilanggar, ini akan berdampak hukum," katanya.
Sebab itu Parasan mengingatkan agar camat segera melakukan langkah perbaikan, jangan sampai menjadi masalah baru di kemudian hari.
Sementara sejumlah THL di Kecamatan mengakui honor mereka dipotong dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti Kecamatan Sario, seorang honorer mengaku honornya dipotong Rp1,5 juta dengan alasan untuk biaya listrik, belum lagi pemotongan lainnya untuk biaya kendaraan.
Karena itu, para THL menuntut supaya honor yang tertunggak sampai Desember dibayarkan, karena mereka juga perlu makan.