Manado (ANTARA) - Komisi III DPRD Manado, menemukan pergeseran anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang justru memotong kesejahteraan THL, yang mengabdi di tiga SKPD di Manado.
"Kami menemukan pergeseran anggaran di dinas PUPR, perhubungan dan bagian perkotaan, sebab baru tiga perangkat daerah itu yang kami undang rapat dengar pendapat, belum tahu yang lainnya," kata Ketua Komisi III DPRD Manado, Ronny Makawata, SE, didampingi Sekretaris Komisi, Royke Anter dan personel komisi Lucky Datau di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, ada pergeseran Rp114 miliar, dipotong dana SMI Rp50, di dinas PUPR jadi ada sekitar Rp64 miliar yang digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
"Tetapi anehnya masih ada proyek-proyek fisik yang tetap berjalan, yang dananya tidak jelas darimana, namun tetap berjalan, padahal sesuai penegasan Menteri hanya dana proyek fisik yang boleh digeser, tetapi justru honor THL yang disentuh," kata Makawata.
Sedangkan di dinas perhubungan, kata Makawata, sama juga ada yang digeser untuk COVID-19, ada sekitar Rp2,5 miliar dan banyak yang ditanyakan oleh komisi III, ternyata honor 178 orang THL di situ dibayar pada awal-awal tahun dibayar Rp3 juta, Rp2 juta hingga Rp1,9 juta.
Hal itu katanya sudah menjadi keprihatinan DPRD Manado, karena ternyata Pemkot Manado juga tidak menerapkan UMP sesuai Pergub dan Perwal.
"Bahkan dalam hitung-hitungan kami bersama, para THL itu ada yang hanya bisa dibayar sampai Oktober, karena anggaranya sudah habis, bahkan kepala dinas mengaku tidak tahu ada pemotongan, karena itu dilakukan langsung dari badan keuangan," katanya.
Demikian juga bagian administrasi perkotaan juga mengatakan, mengalami pemotongan PAGU anggaran, dari Rp178 juta dipotong Rp212 juta tersisa Rp221 juta dan honor THL yang terpangkas semuanya sampai akhirnya hanya minus Rp60 juta.
"Tetapi mereka mengakui masih ada sekitar Rp80 juta dana perjalanan dinas di SIMDA yang belum dicairkan, dan mereka berharap kiranya dana itu tidak ditarik supaya bisa dialihkan untuk membayar honor THL," katanya.
Namun dia mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah mengambil langkah yang baik, sebagai win win solution, supaya tidak mengorbankan para THL, sebab mereka juga perlu makan.***
"Kami menemukan pergeseran anggaran di dinas PUPR, perhubungan dan bagian perkotaan, sebab baru tiga perangkat daerah itu yang kami undang rapat dengar pendapat, belum tahu yang lainnya," kata Ketua Komisi III DPRD Manado, Ronny Makawata, SE, didampingi Sekretaris Komisi, Royke Anter dan personel komisi Lucky Datau di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, ada pergeseran Rp114 miliar, dipotong dana SMI Rp50, di dinas PUPR jadi ada sekitar Rp64 miliar yang digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
"Tetapi anehnya masih ada proyek-proyek fisik yang tetap berjalan, yang dananya tidak jelas darimana, namun tetap berjalan, padahal sesuai penegasan Menteri hanya dana proyek fisik yang boleh digeser, tetapi justru honor THL yang disentuh," kata Makawata.
Sedangkan di dinas perhubungan, kata Makawata, sama juga ada yang digeser untuk COVID-19, ada sekitar Rp2,5 miliar dan banyak yang ditanyakan oleh komisi III, ternyata honor 178 orang THL di situ dibayar pada awal-awal tahun dibayar Rp3 juta, Rp2 juta hingga Rp1,9 juta.
Hal itu katanya sudah menjadi keprihatinan DPRD Manado, karena ternyata Pemkot Manado juga tidak menerapkan UMP sesuai Pergub dan Perwal.
"Bahkan dalam hitung-hitungan kami bersama, para THL itu ada yang hanya bisa dibayar sampai Oktober, karena anggaranya sudah habis, bahkan kepala dinas mengaku tidak tahu ada pemotongan, karena itu dilakukan langsung dari badan keuangan," katanya.
Demikian juga bagian administrasi perkotaan juga mengatakan, mengalami pemotongan PAGU anggaran, dari Rp178 juta dipotong Rp212 juta tersisa Rp221 juta dan honor THL yang terpangkas semuanya sampai akhirnya hanya minus Rp60 juta.
"Tetapi mereka mengakui masih ada sekitar Rp80 juta dana perjalanan dinas di SIMDA yang belum dicairkan, dan mereka berharap kiranya dana itu tidak ditarik supaya bisa dialihkan untuk membayar honor THL," katanya.
Namun dia mengatakan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah mengambil langkah yang baik, sebagai win win solution, supaya tidak mengorbankan para THL, sebab mereka juga perlu makan.***