Manado (ANTARA) - Komisi I DPRD Manado, Senin siang, menerima kelompok masyarakat peduli Bunaken yang menyampaikan delapan tuntutan dalam rapat dengar pendapat (RDP), di ruang rapat paripurna.
"Warga datang membawa delapan tuntutan yang disampaikan pada kami, yang pada intinya menuntut adanya keterbukaan pemerintah kota dalam hal ini lurah terhadap pengelolaan dana kelurahan," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Manado, Vanda Pinontoan, SE, di Manado.
Dia mengatakan, membaca delapan poin tuntutan warga yang dibawa oleh Frets Pieter, Dekki Dommits dan warga Bunaken dan Tanjung Parigi, dan mengklarifikasi langsung pada lurah maupun camat.
Vanda juga secara tegas mengingatkan lurah Bunaken, agar tidak alergi kritikan, karena itu adalah risiko jabatan, meskipun itu di sosial media, karena memang seorang pejabat harus selalu siap dikritisi masyarakat.
"Saya setuju dengan Bapak Dekki Dommits, jangan alergi kritik, jangan ada kritikan lalu sampai ke laporan polisi, terima dan justru turun lapangan untuk memeriksa bukannya lapor polisi," tegas Vanda.
Dia menyebutkan, tuntutan itu antara lain, meminta transpransi semua jenis kegiatan baik pusat, daerah dan kota yang masuk Bunaken, termasuk COVID-19, lalu menuntut lurah tidak menjadikan rumah tinggal sebagai kantor dan pelayanan administrasi pada jam kantor, juga minta adanya penyegaran kepemimpinan di Bunaken sebab merujuk pada pernyataan lurah sendiri.
Warga pun, kata Vanda, menuntut adanya perbaikan infrasttuktur mengingat Bunaken adalah ibukota kecamatan pusat dan daerha tujuan wisata nasional yang banyak menyumbangkan pemasukan bagi daerah.
Selain itu, kata Vanda warga yang menuntut adanya perbaikan drainase sebelum musim hujan, optimalisasi puskesmas yang 10 tahun dibangun tak ada operasionalnya dan realisasi janji pemerintah tentang 27 homestay milik warga yang dibangun dimana seluruh isinya akan ditanggung pemerintah.
Vanda menegaskan itu akan dikawal, dan minta camat Bunaken untuk mengkoordinasikan hal tersebut dengan instansi terkait, seperti masalah Puskesmas dan pengadaan fasilitas untuk homestay.
Namun situasi memanas, saat Wakil Ketua DPRD Adrey Laikun, angkat bicara dan mengatakan, agar masalah seperti itu jangan sampai diobral di Sosmed, masalah pribadi yah pribadi, pemerintahan yah pemerintahan, yang langsung mendapat tanggapan panas dari seorang warga.
Sebab Laikun mengatakan, dia orang dari pulau, jadi tahu karakter warga di situ, dan berharap kiranya jika ada masalah, jangan adu argumen di sosmed tetapi saling membawa bukti dan melakukan perbaikan.
Perwakilan warga, Breky Tamamekeng langsung menuding, Laikun memang wakil rakyat dari situ, tetapi tidak tinggal di situ, dan terkesan berpihak pada pemerintah, tidak memihak warga.
Bahkan mereka menuding, sebagai wakil rakyat Bunaken, tetapi tidak tinggal di Bunaken, dan terlalu berpihak pada pemerintah, pernyataan itu seolah-olah mengatakan, kalau pemahaman dan isi kepala kami hanya sedikit dan tak ada apa-apanya.
Menurut warga yang datang, jika memang lurah dan semua berbesar hati, masalah itu tidak akan sampai ke DPRD tetapi akan segera selesai di Bunaken.
Penyampaian aspirasi dan RDP itu selesai, dengan kesepakatan komisi I akan turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. ***
"Warga datang membawa delapan tuntutan yang disampaikan pada kami, yang pada intinya menuntut adanya keterbukaan pemerintah kota dalam hal ini lurah terhadap pengelolaan dana kelurahan," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Manado, Vanda Pinontoan, SE, di Manado.
Dia mengatakan, membaca delapan poin tuntutan warga yang dibawa oleh Frets Pieter, Dekki Dommits dan warga Bunaken dan Tanjung Parigi, dan mengklarifikasi langsung pada lurah maupun camat.
Vanda juga secara tegas mengingatkan lurah Bunaken, agar tidak alergi kritikan, karena itu adalah risiko jabatan, meskipun itu di sosial media, karena memang seorang pejabat harus selalu siap dikritisi masyarakat.
"Saya setuju dengan Bapak Dekki Dommits, jangan alergi kritik, jangan ada kritikan lalu sampai ke laporan polisi, terima dan justru turun lapangan untuk memeriksa bukannya lapor polisi," tegas Vanda.
Dia menyebutkan, tuntutan itu antara lain, meminta transpransi semua jenis kegiatan baik pusat, daerah dan kota yang masuk Bunaken, termasuk COVID-19, lalu menuntut lurah tidak menjadikan rumah tinggal sebagai kantor dan pelayanan administrasi pada jam kantor, juga minta adanya penyegaran kepemimpinan di Bunaken sebab merujuk pada pernyataan lurah sendiri.
Warga pun, kata Vanda, menuntut adanya perbaikan infrasttuktur mengingat Bunaken adalah ibukota kecamatan pusat dan daerha tujuan wisata nasional yang banyak menyumbangkan pemasukan bagi daerah.
Selain itu, kata Vanda warga yang menuntut adanya perbaikan drainase sebelum musim hujan, optimalisasi puskesmas yang 10 tahun dibangun tak ada operasionalnya dan realisasi janji pemerintah tentang 27 homestay milik warga yang dibangun dimana seluruh isinya akan ditanggung pemerintah.
Vanda menegaskan itu akan dikawal, dan minta camat Bunaken untuk mengkoordinasikan hal tersebut dengan instansi terkait, seperti masalah Puskesmas dan pengadaan fasilitas untuk homestay.
Namun situasi memanas, saat Wakil Ketua DPRD Adrey Laikun, angkat bicara dan mengatakan, agar masalah seperti itu jangan sampai diobral di Sosmed, masalah pribadi yah pribadi, pemerintahan yah pemerintahan, yang langsung mendapat tanggapan panas dari seorang warga.
Sebab Laikun mengatakan, dia orang dari pulau, jadi tahu karakter warga di situ, dan berharap kiranya jika ada masalah, jangan adu argumen di sosmed tetapi saling membawa bukti dan melakukan perbaikan.
Perwakilan warga, Breky Tamamekeng langsung menuding, Laikun memang wakil rakyat dari situ, tetapi tidak tinggal di situ, dan terkesan berpihak pada pemerintah, tidak memihak warga.
Bahkan mereka menuding, sebagai wakil rakyat Bunaken, tetapi tidak tinggal di Bunaken, dan terlalu berpihak pada pemerintah, pernyataan itu seolah-olah mengatakan, kalau pemahaman dan isi kepala kami hanya sedikit dan tak ada apa-apanya.
Menurut warga yang datang, jika memang lurah dan semua berbesar hati, masalah itu tidak akan sampai ke DPRD tetapi akan segera selesai di Bunaken.
Penyampaian aspirasi dan RDP itu selesai, dengan kesepakatan komisi I akan turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. ***