#PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kumpulan berita putusan mahkamah konstitusi, ditemukan 379 berita.

KPK pelajari 11 tuntutan antikorupsi dari ICW, ini daftarnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempelajari 11 tuntutan antikorupsi untuk berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). “Secara ...

MK di Thailand pecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra

Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya dan memutuskan bahwa percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja merupakan ...

MK larang wakil menteri rangkap jabatan komisaris atau direksi BUMN

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi ...

DPR setujui Inosentius Samsul jadi Hakim MK gantikan Arief Hidayat

Komisi III DPR menyetujui Inosentius Samsul menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, untuk menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang segera ...

MK tolak uji materi soal negara biayai kuliah

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang meminta negara untuk menjamin tersedianya pembiayaan di ...

Pemisahan pemilu masih dibahas DPR secara intens

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan kalangan anggota parlemen/DPR masih membahas dengan intens soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan ...

Pakar harapkan RUU KUHAP perkuat sistem peradilan

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof.Hibnu Nugroho mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat memperkuat sistem ...

Partai Buruh ajukan uji materi penghapusan "parliamentary threshold" ke MK

Partai Buruh mengajukan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti baru (novum) dan ...

Mahfud MD: Jadwal pemilu harusnya "open legal policy"

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut jadwal keserentakan pemilu seharusnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang alih-alih Mahkamah ...

Cak Imin: Kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih DPRD

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. “Kalau ...