#HAKIM KONSTITUSI

Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Sari Yuliati, yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menjadi Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mendorong percepatan pembahasan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru. “Kepada DPR RI agar segera ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa royalti dalam suatu pertunjukan komersial harus dibayarkan oleh penyelenggara pertunjukan tersebut, alih-alih penyanyi ataupun pelaku pertunjukannya. MK ...

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan keabsahan status Suhartoyo sebagai Ketua MK pengganti Anwar Usman, merespons isu yang mempertanyakan mekanisme pengangkatan usai sengketa di ...

Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar rakyat, dalam hal ini konstituen, bisa memberhentikan anggota DPR RI. ...

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ...

Negara hukum hanya bisa bekerja dengan baik ketika batas kewenangan diatur secara jelas (expressis verbis) dan tegas, sehingga tiap lembaga tahu di mana ia berdiri dan apa yang menjadi tugasnya. ...

Ahli hukum pidana Albert Aries menyebut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur perlindungan wartawan masih terlalu umum sehingga perlu pemaknaan konstitusional oleh ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penangkapan jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya harus atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal operasi tangkap tangan (OTT) atau disangka ...